PDIP: Wayan Koster Daftar Cagub Bali, Puspayoga Tidak

Jakarta - PDIP membantah Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga akan maju sebagai calon gubernur di Pilgub Bali 2018. Salah satu yang siap maju di Pilgub Bali adalah I Wayan Koster yang menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali.

"Setahu saya yang daftar cuma tiga orang sebagai (bakal calon) gubernur dan tiga sebagai (bakal calon) wagub," ujar Anggota Dewan Pembina DPD PDIP Bali, Agung Rai Wirajaya saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2017).

Menurut Rai, tiga orang yang mendaftar sebagai bakal cagub Bali ke PDIP adalah Wayan Koster, Wali Kota Denpasar Rai Mantra, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Salah satu yang mendaftar sebagai bakal calon wagub adalah dirinya sendiri.

Menkop Puspayoga. Foto: Grandyos Zafna

"Yang daftar (bakal calon) wagub ada saya Rai Wirajaya, Agus Suradnyana Bupati Buleleng, dan Cok Oka Arthadan (Cok Ace) mantan Bupati Gianyar dan Ketua PHRI Bali," jelas Rai.

Kapoksi F-PDIP Komisi XI DPR ini memastikan tak ada nama Puspayoga dalam bursa cagub Bali di PDIP. Hal tersebut, kata Rai, juga sudah dikomunikasikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Pilgub Bali, Golkar Minta Sudikerta Serahkan 3 Nama Bakal Cawagub

"Saya sama sekjen sempat ngobrol. Ndak ada tuh namanya Pak Puspayoga. DPP dari Bali, Pak Made Urip juga ndak ada sebut pak Puspayoga," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejauh ini ada dua nama menteri yang namanya disebut-sebut bakal maju sebagai calon gubernur yakni Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk Pilgub Jatim dan Menkop Puspayoga untuk Pilkada Bali. Ini ternyata berisisan dengan isu reshuffle Kabinet Kerja.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, tak ada hubungan antara reshuffle dengan pilkada. Dia mengatakan, agak aneh apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshfulle menunggu menterinya maju di pilkada yang akan digelar serentak pada 2018 nanti.

"Agak aneh kalau isunya seperti itu, reshuffle itu hak presiden, kalau pilkada, kalau menteri akan maju (pilkada) otomatis nanti dia akan mundur dari jabatannya," sebut Yunarto saat dihubungi terpisah, Rabu (9/8).

Baca juga: Reshuffle Kabinet Tunggu 2 Menteri Maju Pilgub?

Meski begitu, Yunarto menyayangkan apabila lompat jabatan akan menjadi budaya. Apalagi bila lingkupnya dari level nasional menuju daerah.

"Semoga tidak jadi budaya baru, ketika orang sudah berpikir jadi menteri, harusnya mikir untuk selesaikan jabatan sampai 5 tahun. Kalau ada ambisi untuk nyagub, harusnya sudah tergambar sejak awal," terang dia.

"Beda ketika kalau wali kota mau nyagub. Kalau dari menteri mau nyagub, posisinya beda, karier politik beda. Sudah sampai level nasional lalu ingin jadi general di level daerah. Kalau seperti ini maka etos kerja akan terganggu," sambung Yunarto. (elz/van)