Fahri Hamzah Minta Jangan Lihat Kerja DPR dari Kuantitas UU

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menekankan kinerja DPR jangan diukur dari jumlah UU yang dihasilkan di DPR. Menurutnya, apa yang dikerjakan DPR sudah terhitung baik.

"Ada yang menganggap DPR tahun ini baru menyelesaikan beberapa UU, dibilang males kerja dan seterusnya. Padahal faktanya, pertama-tama UU itu kalau saya menghitung baik dalam budgeting maupun legislasi, kuasa eksekutif masih besar," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Fahri mengatakan pemerintah lebih matang terkait penyusunan undang-undang. Hal ini dikarenakan itu disusun oleh banyak departemen yang ikut membahasnya.

"Umumnya pemerintah datang dengan draf UU yang lebih matang, lebih mapan, karena otak pembahasannya itu berasal dari departemen (kementerian). Ada jutaan pegawai pemerintah," kata Fahri.

Lebih lanjut ia menyampaikan lebih baik Prolegnas sendiri dipertajam dahulu dari pemerintah. Jika memang mendesak, bisa dibuat seperti Perppu Ormas, mengingat membahas undang-undang memerlukan waktu yang cukup panjang.

"Prolegnas ini sebetulnya, coba dipertajam dulu oleh pemerintah. Kalau pada dasarnya pemerintah menganggap penting banget, bisa bikin kayak Perppu Ormas. Dibikin perppu sama Presiden, kurang-lebih dari satu atau dua minggu, tiba-tiba bisa keluar perppu dan sudah diimplementasikan," jelasnya.

Baca Juga: Fahri Hamzah: Yang Minat Jadi Capres Ngomong, Jangan Diam-diam

Dengan demikian, ia menilai kerja legislasi eksekutif lebih efektif daripada legislatif. Karena eksekutif memiliki mekanisme membuat undang-undang mandiri tanpa harus lewat DPR, yaitu dengan perppu.

"Apalagi kalau kita berbicara jumlah, karena eksekutif memiliki mekanisme membuat UU mandiri tanpa DPR melalui perppu. Sementara DPR tidak bisa," imbuh Fahri.

"Jadi kalau pemerintah sudah punya mau, biasanya UU-nya cepat," pungkasnya. (lkw/rna)