Pegiat HAM: Papua Rawan Konflik karena Absennya Penegakan Hukum

Jakarta - Amnesty International Indonesia menyebut Papua masih rawan konflik salah satunya karena absennya penegakan hukum. Persoalan pemekaran wilayah di Papua disinyalir ikut menjadi penyebab masih terjadinya konflik.

"Ada urusan pemekaran wilayah, investasi perluasan perkebunan yang menimbulkan konflik di masyarakat, di tengah hukumnya yang masih belum beres. Absennya penegakan hukum selama ini membuat peristiwa ini (konflik) terus berulang," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/8/2017).

Usman menyebut polisi tidak disiapkan atau mengenal 'medan', serta kondisi masyarakat Papua. Ketidaksiapan itu membuat polisi mengambil jalan pintas dengan memberi tembakan.

"Jadj setiap ada perselisihan mereka ambil jalan pintas dengan menggunakan tindakan tembakan. Padahal seharusnya ada dialog, ada pendekatan persuasif," ungkapnya.

Usman juga menyoroti adanya ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada polisi akibat bentrok antar warga dan polisi yang terjadi pada Selasa 1 Agustus 2017 lalu. Menurutnya, polisi harus menciptakan mekanisme yang independen dan tidak memihak dalam investigasi kasus itu.

"Jadi kalau ada investigasi semacam ini, investigasi ini tidak memihak," tuturnya.

Polisi diharap Usman bisa merangkul masyarakat Papua karena dianggap bisa melakukan investigasi terhadap permasalahan di Papua. Namun, Usman menyebut keliru bila polisi masih menggunakan senjata dengan peluru tajam untuk menyelesaikan masalah.

"Banyak sebenarnya persoalan di Papua yang tidak dipecahkan karena lembaga hukum tidak dipenuhi," ungkapnya.

(irm/rvk)