PKB Ancam Tak Capreskan Jokowi, PPP: Terlalu Berlebihan

Jakarta - PKB melalui Wakil Sekretaris Jenderal Maman Imanulhaq mengancam tak akan kembali mencalonkan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 gara-gara kebijakan sekolah 8 jam 5 hari. Sebagai sesama partai koalisi, PPP menyebut langkah PKB kejauhan.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan PPP juga keberatan atas kebijakan sekolah 8 jam sehari dalam 5 hari, dari Senin sampai Jumat, yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun alangkah baiknya jika PKB tak main ancam seperti itu meski tegas menolak kebijakan tersebut.

"Bagi PPP, terlalu jauh kalau untuk menyelesaikan soal kebijakan 5 hari sekolah ini harus dengan mengancam pencapresan Pak Jokowi di Pilpres 2019. Posisi PPP juga berkeberatan dan menolak kebijakan 5 hari sekolah diterapkan secara nasional tanpa melihat kearifan-kearifan lokal di masing-masing daerah," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (8/8/2017).

Baca juga: Tolak Sekolah 8 Jam 5 Hari, PKB Ancam Tak Capreskan Jokowi

Arsul memberi saran dan solusi, jika memang sangat keberatan atas aturan yang diterapkan Muhadjir lewat Permendikbud 23/2017 itu, menurutnya, PKB dapat menemui Jokowi secara langsung untuk menyampaikan protes mereka.

"Cara menyelesaikan adalah dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi soal meluasnya penolakan kebijakan tersebut di banyak elemen masyarakat dan organisasi Islam," jelas Arsul.

PPP punya cara sendiri untuk menyuarakan penolakan sekolah 8 jam 5 hari ini. Cara itu mungkin dapat ditiru PKB. Arsul mengatakan PKB sebaiknya tidak main ancam begitu.

"PPP bahkan membuka Posko Pengaduan Sekolah Lima Hari untuk memastikan bahwa penolakan itu memang suara masyarakat pengasuh lembaga pendidikan keagamaan, seperti madrasah diniyah, TPQ, pondok pesantren, dan sebagainya," tutur Arsul.

"Namun langsung mem-bargain-kan soal kebijakan ini dengan pencapresan kembali Pak Jokowi terlalu berlebihan. Kami yakin Pak Jokowi mendengarkan keberatan tersebut tanpa harus diancam-ancam," tutur anggota Komisi III ini. (gbr/tor)