.webp)
"Kewenangan KPK (menangani tindak pidana korupsi) pun dibedakan dengan Polri dan Kejaksaan. Misal, di Pasal 11 KPK hanya dapat menangani kasus korupsi jika pelakunya adalah penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan itu," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (8/8/2017).
Secara spesifik pula, KPK menangani korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 1 miliar atau yang menarik perhatian publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPK menyatakan dukungannya terhadap penguatan penindakan kasus korupsi, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Terlebih, korupsi saat ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang luas, maka koordinasi antarlembaga harus terus dilakukan.
"Koordinasi dan supervisi seperti diatur di UU 30 Tahun 2002 akan terus dilakukan. Pasca nota kesepahaman kemarin, hal-hal seperti SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diharapkan bisa lebih mudah dan lancar dilakukan menggunakan SPDP online," kata Febri.
Soal anggaran penanganan kasus korupsi di Kepolisian yang akan disamakan dengan KPK, lembaga antirasuah ini terang setuju. Malahan, KPK berharap penghasilan anggota di lembaga tersebut diperbaiki.
"Memang ini butuh dukungan anggaran dan komitmen politik yang kuat," pungkas Febri.
Sebelumnya diberitakan, Densus Antikorupsi Polri ditargetkan beroperasi pada akhir 2017. Densus ini akan bermarkas di Mapolda Metro Jaya, namun jumlah personel Densus Antikorupsi Polri masih dirahasiakan.
"Ada progres. Kita sedang merancang dan diupayakan akhir tahun terealisasi. Gedungnya sudah disiapkan, 6 lantai di Polda Metro Jaya. Jumlah personel masih rahasia," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/8). (nif/dhn)
