Cegah Aksi Main Hakim Sendiri, Perangkat Desa Harus Jadi Wasit

Jakarta - Aksi main hakim sendiri menunjukkan rendahnya sikap masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak jarang, pelaku pencurian yang tertangkap massa meregang nyawa karena dihakimi oleh massa.

Seperti salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, seorang pria berinisial MA yang dituduh mencuri amplifier di Musala Al-Hidayah, tewas dikeroyok dan dibakar massa. Mencegah hal itu berulang, peranan pranata sosial sangat diperlukan sebagai wasit.

"Diharapkan perangkat desa, pranata sosial yang ada seperti RT, RW, itu bisa menjadi wasit agar hal ini tidak terjadi di masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (8/8/2017).

Perangkat desa adalah yang terdekat dengan masyarakat. Sehingga peranan perangkat desa sangat penting ketika terjadi suatu permasalahan di lingkungannya.

"Jadi nanti pranata sosial di masyarakat akan kami tingkatkan. Pranata sosial ada apa aja, ada pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kita hidupkan kembali. Jadi sistem untuk rasa saling memiliki itu kami hidupkan kembali," sambungnya.

Perangkat desa diimbau untuk secara aktif melaporkan situasi yang terjadi di lingkungannya ke aparat polisi agar tidak terjadi penghakiman massa. "Sehingga nanti ada komunikasi antar warga itu, tak terjadi kembali," imbuhnya.

Sementara Argo juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Warga diminta untuk melapor ke polisi jika menemukan pelaku pencurian di lingkungannya.

"Masyarakat boleh menangkap, tetapi serahkan ke aparat kepolisian yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum, bukan dengan menghakiminya," tuturnya. (mei/rvk)