Ketum MUI Dorong Gerakan Ekonomi Umat dan Penguatannya

Jakarta - Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan gerakan ekonomi umat sebagai arus baru pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sertifikat syariah yang diberikan kepada perusahaan teknologi finansial Fintech PayTren sebagai bagian dari pembangunan ekonomi umat.

"Seperti yang disinggung Ustaz Yusuf Mansyur bahwa kita saat ini sedang ada dua gerakan. Pertama itu gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Majelis Ulama sudah mengadakan kongres di Jakarta 22 Juni yang lalu. Maksudnya apa, untuk menguatkan, mensinergikan, kemudian mengkoordinasi dan mengakselerasi, pertumbuhan gerakan ekonomi umat," kata Ma'ruf di Royal Tulip Hotel, Jalan Pasir Angin, Gadog, Sukaraja, Bogor, Senin (7/8/2017).

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin menyerahkan sertifikat syariah kepada perusahaan teknologi finansial Fintench PayTren yang dikembangkan Ustaz Yusuf Mansyur. (Dwi Andayani/detikcom)

Ma'ruf melihat ekonomi umat saat ini tengah terpuruk karena tidak mampu bersaing dengan ekonomi kelas atas. Banyak warung kecil yang tutup karena adanya pembangunan minimarket di sekitarnya.

"Pada roboh semua (warung-warung kecil), kemudian juga pertaniannya sangat tidak menguntungkan, tidak memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan harga yang dimainkan oleh tengkulak. Banyak lagi, tidak tumbuh perkembangannya. Karena itu, kita gerakkan supaya ekonomi umat ini. Kenapa, dia kita sebut sebagai satu arus baru ekonomi Indonesia," ujarnya.

Ma'ruf menyebut ekonomi Indonesia dulu dibangun dari atas agar ekonomi masyarakat bawah ikut terbangun. Namun, dalam pelakasanaannya, pembangunan ekonomi dari atas membuat para konglomerat makin kaya.

"Karena ekonomi Indonesia itu dulu dibangun dari atas, supaya terbentuk konglomerat, kemudian netes ke bawah. Ternyata tidak netes-netes, yang atas makin kuat yang bawah makin terpuruk. Jadi teori itu gagal," ujarnya.

"Itu saya kira, ada juga Pak Habibie membuat teori tentang teknologi tapi juga teknologi tidak bisa, belum merambat ke mana-mana. Sehingga belum berfungsi menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, kita bangun dari bawah sekarang, yaitu bottom-up penguatan ekonomi masyarakat," tambahnya.

Sedangkan gerakan yang kedua, lanjut Ma'ruf, adalah pembangunan Indonesia didorong melalui penguatan ekonomi syariah. Hal ini dilakukan dengan membentuk Komisi Nasional Keuangan Indonesia.

"Yang kedua adalah penguatan ekonomi syariah. Di penguatan ekonomi syariah juga ikut karena sudah terbentuk KNKS (Komisi Nasional Keuangan Syariah). Ketuanya Presiden, wakilnya Wakil Presiden, sekretaris Kepala Bappenas, anggotanya menteri, semua otoritas, satu yang bukan otoritas tapi punya otoritas fatwa, Majelis Ulama Indonesia. Tanpa Majelis Ulama Indonesia, tidak jalan semua itu," jelasnya.

Ma'ruf mengaku telah membisiki Presiden Joko Widodo untuk penguatan ekonomi syariah. Saat itu, Ma'ruf menjelaskan kepada Jokowi soal kelebihan ekonomi syariah.

"Terus terang yang membisiki Presiden itu saya. Saya bilang, 'Presiden, ekonomi syariah tuh ekonomi bagi hasil. Itu ekonomi orang Jawa sebetulnya.' Karena itu, KNKS yang sudah disusun segera dibentuk. 'Kalau begitu, nanti zuhur sidang kabinet saya bentuk, tapi ketuanya harus Bapak'," kata Ma'ruf menirukan ucapan Jokowi. (nvl/idh)