DetikNews
Jumat 04 Agustus 2017, 17:54 WIB

Djarot Larang PNS Pemprov DKI Pakai Elpiji Tabung 3 Kg

Aditya Mardiastuti - detikNews
Djarot Larang PNS Pemprov DKI Pakai Elpiji Tabung 3 Kg Elpiji ukuran 3 kg (Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan larangan penggunaan elpiji tabung ukuran 3 kg. Larangan itu diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemprov DKI, juga pengusaha dan karyawan dengan catatan tertentu.

Dalam surat yang diterima detikcom, Jumat (4/8/2017), aturan tersebut tertuang dalam Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg. Surat itu ditandatangani Djarot tertanggal 31 Juli 2017.

Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Pelaksana Harian Gubernur DKI Jakarta Saefullah membenarkan adanya seruan ini.

"Ya, memang. Itu kan buat orang miskin, jangan mengganggu hak-hak mereka," kata Saefullah.


Djarot Larang PNS Pemprov DKI Pakai Tabung Gas Elpiji 3 KgSeruan gubernur tentang larangan PNS Pemprov DKI menggunakan elpiji 3 kg. (Foto: dok. Istimewa)


Berikut kutipan isi surat tersebut:

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 tahun 2017

Tentang

Larangan Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 kg

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. LPG tabung ukuran 3 kg merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro, dengan kriteria tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi agar penggunaan LPG tabung 3 kg tepat sasaran, dan sesuai peruntukan, dengan ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimbau kepada:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/calon PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan
3. Seluruh masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

Untuk tidak menggunakan LPG tabung ukuran 3 kg dan beralih menggunakan LPG tabung selain ukuran 3 kg.

Seruan Gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017
Ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
(ams/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed