DetikNews
Jumat 04 Agustus 2017, 10:48 WIB

Viktor Laiskodat Tuduh Gerindra Intoleran, Ini Kata Habiburokhman

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Viktor Laiskodat Tuduh Gerindra Intoleran, Ini Kata Habiburokhman Foto: Ari Saputra
Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat dalam pidatonya di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuduh Partai Gerindra dan 3 partai lainnya sebagai partai intoleran dan pro khilafah. Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bidang Advokat DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyebut setiap fitnah yang datang ke partainya akan diproses melalui mekanisme hukum.

"Jelas kalau partai difitnah, kalau partai dicemarkan nama baiknya tentu ada mekanisme hukum," ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (4/8/2017).

Namun Habiburokhman mengatakan jika pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap kebenaran video Viktor tersebut. Setiap ujaran yang disampaikan harus diketahui dengan pasti maksud dan tujuannya.

"Namanya ujaran itu kan kita harus betul-betul klarifikasi (apakah) memang yang disampaikan itu dengan maksud seperti itu gitu loh," katanya.

"Kami akan klarifikasi dulu apakah benar orang yang di video itu adalah Viktor Laiskodat atau bukan. Yang kedua apakah video yang beredar itu utuh atau tidak, sehingga pesannya seperti apa," tambahnya.

Pihaknya juga akan memperjelas makna yang disampaikan Viktor dalam pidato tersebut. Hal ini karena Viktor ada menggunakan bahasa daerah dalam pidatonya.

"Yang mungkin mempunyai makna lain ya, yang kita nggak paham. Jadi kita akan berkoordinasi sama teman-teman Gerindra yang di NTT," imbuhnya.

Habiburokhman menyebut Gerindra tidak serta merta merespons video pidato Viktor tanpa adanya klarifikasi. Pihaknya sangat menyayangkan jika maksud dan tujuan Viktor menyudutkan Partai Gerindra.

"Karena nggak ada rekam jejak partai kami yang menunjukkan partai kami intoleran dan tidak Pancasila. Sejak lahirnya Partai Gerindra hingga saat ini kita adalah garis terdepan dalam menjaga Pancasila, itu bisa dibuktikan, Pak Prabowo sendiri sepanjang karirnya di militer, di politik, juga nggak pernah anti Pancasila, jadi tidak benar kalau itu maksudnya. Jadi langkah hukum yang pertama menunggu hasil klarifikasi, dan silakan masyarakat menilai," pungkasnya.
(nvl/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed