DetikNews
Jumat 04 Agustus 2017, 10:28 WIB

Pilgub Jatim 2018

Waspadai Buzzer Politik, KPU Harus Formulasikan Aturan Tegas

Rois Jajeli - detikNews
Waspadai Buzzer Politik, KPU Harus Formulasikan Aturan Tegas Foto: detikINET - Irna Prihandini
Surabaya - Media sosial (medsos) saat ini menjadi primadona baru dalam kontestasi politik. Jika informasi yang beredar di dunia maya tersebut tidak diwaspadai, akan rentan konflik, gesekan akibat benturan kebencian SARA yang disulut dari kelompok profesional oleh buzzer politik maupun pasukan sosmed yang bergerak khusus karena diorder itu.

"Apa yang baru saja terjadi dalam perhelatan Pilkada Jakarta, bisa jadi akan merembet di (Pemilihan Gubernur) Jawa Timur. Hal itu akan terjadi, jika penyelenggara pemilu tidak mengantisipasi efek negatif penggunaan media sosial yang masif, cepat dan tidak terkendali dalam kegiatan pemilu," kata pengamat politik Surokim Abdussalam, Jumat (4/8/2017).

Buzzer, istilah yang dikenal dalam dunia maya sebagai suatu aktivitas seseorang atau kelompok tertentu, yang sengaja membuat propaganda terhadap produk politik. Tujuannya, menimbulkan gangguan terhadap produk politik kompetitor.

Dosen Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan ini menerangkan medsos dalam konteks pilkada langsung saat ini rentan disalahgunakan.

"Kekhawatiran saya adalah penggunaan media sisoal oleh kelompok-kelompok buzzer maupun pasukan sosmed yang bergerak khusus karena order untuk itu. Mereka akan membangun opini dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengeraskan konflik dan kebencian melalui media sosial. Mereka bisa dengan sengaja membenturkan berbagai konflik dan kebencian guna meningkatkan elektabilitas kadindat," ujarnya.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC) ini menerangkan, berdasarkan hasil survei SSC pada periode Juni 2017. Masyarakat Jawa Timur tidak menginginkan polarisasi konflik seperti di Jakarta terjadi di Jawa Timur sebanyak 83,4 persen. Yang menjawab biasa saja 4,2 persen dan menjawab nayman hanya 2,8 persen. Sedangkan 9,6 persen tidak menjawab.

Alasan pemilih berdasarkan survei, sebanyak 45,6 persen menciptakan rasa permusuhan antar sesama. Merusak persatuan dan kebersamaan sebanyak 38,2 persen. Membuat saling tidak percaya sebesar 10,8 persen. Alasan rakyat akan menjadi korban sebanyak 5,4 persen.

"Masyarakat Jawa Timur selama ini memang dikenal harmonis. Tapi, jika tidak ada langkah antisipasi serius, suasana yang adem ayem, harmonis, bisa tersulut, bisa terjadi permusuhan dan akan mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah, seperti yang terjadi di Jakarta," jelasnya.

Menurutnya, perangkat aturan terkait penggunaan media sosial dan juga etika media selama ini belum cukup mampu mengantisipasi operasi ini.

"KPU sebagai leading sector penyelenggara pemilu, perlu kembali memformulasikan aturan yang tegas terhadap operasi kelompok itu (buzzer), agar pemilu semakin bermartabat. Karena jelas, orientasi mereka hanya sekedar memenangkan pemilu tanpa sedikitpun berfikir membangun peradaban unggul," tandasnya.
(roi/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed