Djarot ke Moskow, Pengaduan di Balai Kota Sepi

Djarot ke Moskow, Pengaduan di Balai Kota Sepi

Aditya Mardiastuti - detikNews
Jumat, 04 Agu 2017 10:23 WIB
Pengaduan di Balai Kota Sepi saat Djarot tengah melakukan kunjungan kerja ke Moskow.Fotografer: Aditya Mardiastuti/detikcom
Jakarta - Pagi ini layanan pengaduan warga di Balai Kota sepi. Dari tujuh meja layanan, hanya layanan pengaduan pendidikan yang paling banyak dikunjungi warga.

Pantauan detikcom, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017) sekitar pukul 09.00 WIB, layanan pengaduan sudah sepi. Hanya tinggal pengaduan hukum yang masih melayani warga.



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelayanan warga terus dibuka meskipun Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tengah melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, selama 3 hari hingga 7 Agustus. Djarot ke Moskow untuk melakukan pertemuan bilateral untuk realisasi kerja sama 'Sister City' bersama Wali Kota Moskow Sergey Sobanin.

Layanan pendidikan yang paling ramai menerima aduan warga hari ini.Layanan pendidikan yang paling ramai menerima aduan warga hari ini. Foto: Fotografer: Aditya Mardiastuti/detikcom

Sejak pengaduan dibuka pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB, bidang pendidikan mendapatkan tiga pengaduan. Di antaranya soal tidak bisa digunakannya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sekolah belum mendapatkan user KJP.


"Pengaduan hari ini dari warga Jakarta Barat, belum dapat undangan dari pihak Bank DKI, pihak orang tua belum cek saldo di buku tabungan dan KJP tidak bisa dipakai," kata Staf P4OP Dinas Pendidikan DKI Ndang Nurcahyadi.

Ndang mengatakan laporan KJP tidak bisa dipakai itu biasanya karena dana belum turun atau saldo di tabungan habis. Ndang kemudian menyarankan agar orang tua itu mencetak buku rabungannya. "Saya sarankan print baru (kemudian) cek ATM. KJP tidak bisa dipakai, dana belum turun. Biasanya nanti dana secara otomatis turun kalau buku sudah dicetak," jelasnya.


Tak hanya itu ada juga pengaduan soal pihak sekolah yang belum mendapatkan akses KJP untuk siswanya. Ndang mengatakan hal itu biasa dialami sekolah baru dan harus mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan DKI.

"Satunya sekolah belum dapat permohonan user KJP sehingga harus mengajukan permohonan ke Disdik untuk minta user id KJP. Biasanya ini sekolah baru, swasta, belum paham KJP," kata dia.

Warga tengah melakukan pengaduan di bidang hukum kepada staf Djarot.Warga tengah melakukan pengaduan di bidang hukum kepada staf Djarot. Foto: Fotografer: Aditya Mardiastuti/detikcom

Sementara itu di bagian pengaduan hukum ada pasangan suami-istri yang mengadukan rumahnya diaku milik pihak lain. Pasangan asal Makassar itu menanyakan soal cara aturan mengurus sengketa itu.

"Ketika lama rumah nggak ditinggali, tahu-tahu gembok pagar sudah terganti. Ketika ditanya siapa yang pegang kunci rupanya tetangga sebelah rumah, " kata Thomas.

Thomas menjelaskan rumahnya itu berada di kompleks Masela, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dia kaget ketika lama tak ditinggali tiba-tiba melihat gembok pagar terganti, dan ada mobil dan motor yang terparkir di halamannya.

"Kami punya akta jual-beli, sudah kami tunjukkan orang itu menghindar terus. Sudah ngurus ke RT, dan kelurahan juga nggak ada solusi," keluhnya.

Thomas yang datang bersama istrinya itu berharap setelah mengadukan hal ini ke Balai Kota, kasusnya segera selesai sehingga rumah itu bisa segera ditinggali anaknya. "Tolonglah jangan dipersulit. Rumah itu mau ditinggali anak saya yang baru saja lulus kuliah," harapnya.






(ams/aan)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads