Status Aceh Tak Pengaruhi Operasi Pemulihan Keamanan

Jakarta - Operasi pemulihan keamanan di Aceh kelihatannya tetap dilanjutkan meski keadaan status Darurat Sipil di Aceh berubah. Akan tetapi dengan perubahan status ini akan terjadi perubahan pola pengamanan.Hal itu diutarakan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Supiadin Yusuf AS kepada wartawan usai Rakor Polhukam yang membahas masalah Aceh di kantor Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/5/2005)."Pelaksanaan operasi pemulihan keamanan tidak berkorelasi langsung dengan keadaan status di NAD," ujarnya.Dia mencontohkan di Papua. Walaupun statusnya Tertib Sipil, tetapi karena ada pemberontakan bersenjata dan TNI tetap dikerahkan untuk memberantasnya. "Persoalannya sekarang siap tidak pemerintah memberikan payung hukum kepada TNI. Oke Darurat Sipil menjadi Tertib Sipil dan TNI cabut dari sana sementara GAM kita biarkan. Apa itu yang kita mau," ungkap Supiadin. Untuk itu, menurutnya, yang terpenting apa pun statusnya harus ada jaminan keamanan kepada masyarakat dan payung hukum yang diberikan kepada TNI bisa berupa Keppres atau lainnya untuk mengerahkan kekuatan TNI di sana.Supiadin menambahkan, secara umum kondisi keamanan di Aceh cukup kondusif dan bertambah baik. Hal ini dibuktikan telah disitanya sekitar 437 pucuk senjata dari 431 kali kontak senjata dengan GAM sejak 26 Desember 2004 sampai 8 Mei 2005."Mengenai daerah hitam atau abu-abu, memang masih tetap ada. Namun daerah itu tidak seperti yang diperkirakan orang tapi bisa berubah-ubah bahkan ada daerah putih yang ada hitam, dan abu-abunya," terangnya.Daerah yang masih menjadi basis GAM adalah di Aceh Utara, Aceh Timur dan beberapa wilayah di Aceh Besar.Ketika ditanya apakah ada kemungkinan penurunan status dari Darurat Sipil ke Tertib Sipil, Supiadin mengatakan apa pun status di Aceh, ancaman GAM harus dihentikan. "Silakan. Bagi saya status apa pun tetapi ancaman GAM harus dihentikan," ujarnya.Supiadin juga mengatakan sejauh ini belum ada pengurangan jumlah pasukan di Aceh. Namun ke depan akan ada perubahan pola operasi yaitu akan dikembangkan pengamanan di kampung-kampung baru yang akan dibuat pemerintah, juga di perkebunan-perkebunan yang ditinggalkan masyarakatnya. "Dengan pengamanan seperti itu diharapkan masyarakat bisa bekerja semua dengan aman kalau membutuhkan rasa aman tentunya masyarakat akan melakukan perlawanan sendiri," terangnya."Ini sedang kita konsepkan pola-polanya. Tapi yang menjadi prioritas di tempat-tempat yang basis GAM-nya masih tinggi," kata Supiadin.Pejabat Pelaksana Harian Gubernur NAD Azwar Abubakar mengatakan hal yang sama bahwa keadaan di Aceh memang membaik, namun masih ada ancaman. Dengan demikian, menurutnya, jangan sampai rakyat tidak dilindungi oleh tentara."Jadi status terserah pemerintah dan perlindungan masih dibutuhkan karena masyarakat masih butuh pengamanan," kata Wagub NAD tersebut. (san/)