DetikNews
Jumat 04 Agustus 2017, 08:15 WIB

Pansel Uji Kadar Kenegarawanan Calon Hakim Agung

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
Pansel Uji Kadar Kenegarawanan Calon Hakim Agung Proses seleksi hakim agung 2017 (ari/detikcom)
Jakarta - Para calon hakim agung tidak hanya diukur kualitas hukum dan integritasnya, tetapi kadar kenegarawanannya juga diuji. Diharapkan, sebagai hakim agung bisa menjadi sosok negarawan yang menjaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila.

"Saudara sebagai bangsa Indonesia dan calon hakim agung, wawasan kebangsaan saudara dalam pendirian Indonesia, bagaimana?" tanya guru besar Filsafat UGM, Prof Kaelan.

Hal itu ditanyakan dalam rangkaian wawancara terbuka calon hakim agung yang digelar di Komisi Yudisial (KY), Rabu-Jumat (2-4/8/2017). Panguji terdiri dari para komisioner KY, mantan hakim agung dan guru besar.

Pansel Uji Kadar Kenegarawanan Calon Hakim Agung

"Negara Indonesia berdiri sangat panjang dan itu menjadi dasar setiap warga negara dengan puncak Proklamasi. Ide filosofi digali dari bangsa itu sendiri yaitu menjadi filosofi berpikir. Jadi apa yang dituangkan dari dasar ideologi negara harus diikuti," jawab calon hakim agung Pahala Simanjuntak.


Adapun calon hakim agung lain, Yasardin ditanya soal keadulatan berada di tangan siapa. Bila sebelum amandemen kedaulatan dilaksanakan oleh MPR, setelah amandemen kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya.

"Artinya kekuasaan ada di tangan rakyat, untuk rakyat. Oleh karena itu kedaulatan rakyat menjadi sangat penting setelah amandemen," ujar Yasardin.

"MPR tidak jelas kekuasaanya, menurut Anda?" tanya Kaelan.

"Ini dari rakyat untuk rakyat, artinya rakyat yang memilih anggota DPR untuk mewakili mereka. Rakyat dalam hal ini diwakili oleh anggota DPR," jawab Yasardin yang juga hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu.
Pansel Uji Kadar Kenegarawanan Calon Hakim Agung

Adapun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Bunyamin Alamsyah ditanya soal pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam praktiknya, rakyat hanya diberi waktu 5 menit untuk mencoblos di bilik suara per lima tahun sekali. Apakah proses tersebut adil dan fair dalam sebuah sistem bernegara.

"Rakyat itu sudah memberikan kekuasaanya walau pun cuma 5 menit akan tetapi secara perundang-undangan itu sudah menyerahkan kepada yang dipilih," jawab Bunyamin.


Kepada calon hakim agung R Murjianto, Kaelan menanyakan kebhinekaan konsep Indonesia. Apakah kebhinekaan di Indonesia sama dengan pemahaman multikultur ala Amerika Serikat.
Pansel Uji Kadar Kenegarawanan Calon Hakim Agung

"Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan negara kita sebagai negara tersusun dari perbedaan yang bermacam-macam sedangkan di luar negeri perbedaanya hanya menyangkut budaya saja. Kalau di Indonesia agama berbeda tapi tetap satu," jawab Murjiyanto yang juga dosen Universitas Jana Badra, Yogyakarta itu.
(asp/dha)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed