Kamis 03 Agustus 2017, 21:02 WIB
Gubernur Alex Ajak Masyarakat Cegah Konflik SARA dan Terorisme
Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) se-Sumsel. Rapat itu digelar dalam rangka penanganan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta terorisme di Sumsel.
Dalam keterangan tertulis Pemprov Sumsel, rakor dibuka langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Griya Agung Palembang, Kamis (3/8/2017). Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen Soedarmo.
Alex mengatakan rakor digelar untuk mewaspadai sejak dini serta mencegah terjadinya konflik SARA dan aksi terorisme di Sumsel. Menurut Alex, pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai pihak agar tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
"Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah mewaspadai sejak dini munculnya SARA dan terorisme. Selain mewujudkan dan meningkatkan koordinasi antara aparatur pemerintah, serta persiapan reaksi dini, apalagi ke depan bakal ada beberapa agenda besar di Sumsel, seperti pilkada serentak dan Asian Games 2018," ungkapnya.
Alex menuturkan upaya penanggulangan konflik SARA dan penanggulangan terorisme harus diwaspadai sejak dini. Jadi setiap individu harus waspada, meski sampai saat ini belum pernah terjadi konflik sosial bernuansa SARA ataupun terorisme di Sumsel.
"Kita semua beruntung bisa mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama, karena belum tentu daerah lain bisa menghadirkan semua narasumber seperti rapat koordinasi ini. Jadi saya instruksikan FKUB Provinsi Sumsel turun langsung ke masyarakat guna mengantisipasi berkembangnya SARA. Saya juga mengajak seluruh ulama dan kiai di Sumsel agar memberikan ajaran yang benar untuk menghindari berkembangnya ancaman radikalisme dan terorisme di Sumsel," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius memaparkan cara menghadapi radikalisme dan terorisme di Sumsel. Menurutnya, perlu kewaspadaan semua daerah karena ancaman terorisme sangat beragam melalui berbagai modus.
"Seperti saya sampaikan, ada sekitar 6 orang mantan narapidana teroris di sekitar Sumsel, begitu juga di lembaga permasyarakatan. Artinya, ini semua sangat dinamis, sehingga perlu diantisipasi dan yang terpenting mencegah paham radikal yang akan menjurus pada terorisme agar kita cegah bersama," tuturnya.
Hadir juga dalam rakor ini Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Marga Taufiq, bupati/wali kota se-Sumsel, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan Sumsel, ormas, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya.
(ega/fdn)
Dalam keterangan tertulis Pemprov Sumsel, rakor dibuka langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Griya Agung Palembang, Kamis (3/8/2017). Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen Soedarmo.
Alex mengatakan rakor digelar untuk mewaspadai sejak dini serta mencegah terjadinya konflik SARA dan aksi terorisme di Sumsel. Menurut Alex, pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai pihak agar tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
"Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah mewaspadai sejak dini munculnya SARA dan terorisme. Selain mewujudkan dan meningkatkan koordinasi antara aparatur pemerintah, serta persiapan reaksi dini, apalagi ke depan bakal ada beberapa agenda besar di Sumsel, seperti pilkada serentak dan Asian Games 2018," ungkapnya.
Alex menuturkan upaya penanggulangan konflik SARA dan penanggulangan terorisme harus diwaspadai sejak dini. Jadi setiap individu harus waspada, meski sampai saat ini belum pernah terjadi konflik sosial bernuansa SARA ataupun terorisme di Sumsel.
"Kita semua beruntung bisa mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama, karena belum tentu daerah lain bisa menghadirkan semua narasumber seperti rapat koordinasi ini. Jadi saya instruksikan FKUB Provinsi Sumsel turun langsung ke masyarakat guna mengantisipasi berkembangnya SARA. Saya juga mengajak seluruh ulama dan kiai di Sumsel agar memberikan ajaran yang benar untuk menghindari berkembangnya ancaman radikalisme dan terorisme di Sumsel," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius memaparkan cara menghadapi radikalisme dan terorisme di Sumsel. Menurutnya, perlu kewaspadaan semua daerah karena ancaman terorisme sangat beragam melalui berbagai modus.
"Seperti saya sampaikan, ada sekitar 6 orang mantan narapidana teroris di sekitar Sumsel, begitu juga di lembaga permasyarakatan. Artinya, ini semua sangat dinamis, sehingga perlu diantisipasi dan yang terpenting mencegah paham radikal yang akan menjurus pada terorisme agar kita cegah bersama," tuturnya.
Hadir juga dalam rakor ini Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Marga Taufiq, bupati/wali kota se-Sumsel, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan Sumsel, ormas, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya.
(ega/fdn)
