Siapkan SKB Eks Anggota HTI, Wiranto: Agar Tak Timbul Keresahan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menegaskan surat keputusan bersama pascapembubaran HTI masih dalam proses pembahasan. Keluarnya surat untuk melindungi eks anggota Hizbut Tahrir.

"SKB sedang digodok di Kemenko Polhukam. Intinya adalah SKB menteri itu pascapencabutan status hukum HTI (supaya) tidak menimbulkan keresahan dan keributan di masyarakat. Artinya apa? Artinya kami sesuaikan SKB itu dengan kondisi sesaat, sebelum, dan setelah dibubarkan," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Menurut Wiranto, keluarnya SKB menteri untuk melindungi persekusi terhadap eks anggota HTI dan pengurusnya di masyarakat sehingga negara melindungi eks anggota HTI.

"Secara hukum kita lindungi dan kedua dilakukan suatu imbuan kepada eks anggota pengurus simpatisan HTI untuk kembali pada format NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga mereka tidak lagi menyebarkan sesuatu yang betul-betul kita anggap bertentangan dengan NKRI dan Pancasila," paparnya.

Bagi Wiranto, eks anggota HTI tidak dilarang untuk berdakwah. Namun, dakwahnya harus tetap sesuai dengan aturan.

"Dakwah keagamaan yang santun boleh dan sesuai aturan yang ditetapkan. Nah, ini ada pembinaan dari menteri yang terlibat dalam masalah itu, seperti Menteri Dalam Negeri, Menkumham, serta Jaksa Agung," paparnya.

Wiranto mengatakan SKB menteri pascapembubaran HTI bukan untuk membuat gaduh. Justru surat itu untuk menciptakan situasi yang kondusif seperti sedia kala.

"Tapi mendinginkan suasana, menenteramkan, membuat rakyat tidak gelisah, sehingga ada satu sikap yang sama dan jelas di antara instansi lain, misal Menristekdikti dan Menteri Agama itu nanti berkoordinasi dengan menteri yang menandatangani SKB ini untuk menyelaraskan tindakan di lapangan itu," pungkasnya. (edo/asp)