DetikNews
Rabu 02 Agustus 2017, 17:40 WIB

Kata LBH Masyarakat Soal Keberanian Hakim di Kasus Fidelis

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kata LBH Masyarakat Soal Keberanian Hakim di Kasus Fidelis Sidang vonis Fidelis di Pengadilan Negeri Sanggau (Foto: Dokumentasi Tim Pengacara Fidelis)
Jakarta - Fidelis Arie Suderwato divonis hukuman penjara selama delapan bulan. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu selama lima bulan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengapresiasi putusan hakim. Analis kebijakan narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero mengatakan hakim patut dipuji karena berani menerobos tuntutan JPU.

"Putusan hakim ini lebih besar dari angka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni lima bulan ditambah denda 800 juta rupiah subsider satu bulan penjara. Namun, Majelis Hakim telah melakukan sesuatu yang patut dipuji, yakni menerobos angka pidana minimum," kata Yohan lewat keterangan tertulisnya, Rabu (2/8/2017).

Berikut pernyataan lengkap LBH masyarakat:

LBH Masyarakat memandang cukup baik putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sanggau yang memutus perkara Fidelis dengan pidana penjara 8 bulan ditambah denda 1 milyar rupiah subsider 1 bulan penjara.

Putusan hakim ini lebih besar dari angka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 5 bulan ditambah denda 800 juta rupiah subside 1 bulan penjara. Namun, Majelis Hakim telah melakukan sesuatu yang patut dipuji, yakni menerobos angka pidana minimum.

Meski dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa yang terbukti adalah pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, namun Majelis Hakim memandang bahwa pasal yang terbukti ialah pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang memiliki besaran pidana 5 tahun, minimum, sampai dengan 15 tahun penjara ditambah denda 1 milyar rupiah, minimum, sampai dengan 10 milyar rupiah. Pasal 116 ayat 1 sendiri adalah pasal yang memidanakan penggunaan atau pemberian narkotika golongan 1 pada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum.

Walau kami berharap Majelis Hakim bisa memutus di bawah atau setidaknya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun keberanian Majelis Hakim untuk menerobos pidana minimum ini patut dipuji. Hal ini selaras dengan nilai yang coba dibangun melalui dua surat edaran Mahkamah Agung (No. 7 Tahun 2012 dan No. 3 Tahun 2015) yang secara literal membuka ruang penerobosan ini ketika dihadapkan dengan pemakai narkotika yang dikenakan pasal lain yang tidak pas.

Dari kasus ini, kita juga melihat sebuah aspek advokasi yang sungguh penting - yakni pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kesehatan. Namun hal-hal tersebut dapat ditunda sampai setidaknya muncul respon keluarga dan juga jaksa dalam menyikapi putusan ini, terutama dalam aspek upaya hukum – jika diperlukan.

Untuk analisis putusan secara keseluruhan, kami tentu akan menunggu salinan putusan yang akan diberikan pada kelaurga terlebih dahulu. Namun, secara garis besar, nilai-nilai keluarga dan kemanusiaan juga turut memberikan andil pada nilai putusan yang kita lihat hari ini.

Putusan ini membuat Fidelis harus menunggu sedikit lebih lama untuk kembali pada keluarganya. LBH Masyarakat juga mengapresiasi atas dukungan dan perhatian publik yang luar biasa dalam kasus ini juga turut membantu memperlihatkan penting dan mendasarnya nilai-nilai kemanusiaan yang hadir di dalam kasus yang menimpa Fidelis dan keluarganya ini. Terima kasih sudah terlibat untuk #SaveFidelis, bantuan rekan-rekan berarti besar: mempersatukan lebih cepat sebuah keluarga yang terpisah karena kebijakan narkotika kita yang konservatif.

Yohan Misero – Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat



(jbr/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed