Ini Daftar Panjang Jaksa Ditangkap KPK Termasuk Kajari Pamekasan

M. Rizal - detikNews
Rabu, 02 Agu 2017 17:03 WIB
Foto: dok detikcom
Jakarta - KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jaksa. Kali ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan disebut turut ditangkap KPK.

Selain Kajari Pamekasan, diketahui Bupati Pamekasan Achmad Syafii turut diamankan. Namun hingga saat ini KPK belum memaparkan OTT tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebut, dengan ditangkapnya Kajari Pamekasan tersebut, sudah ada 6 jaksa yang ditangkap KPK sejak 2008. Jaksa pertama yang ditangkap KPK adalah Urip Tri Gunawan, yang menerima suap dari Artalyta Suryani, pada 2 Maret 2008.

Selepas itu, KPK melakukan berbagai OTT yang melibatkan jaksa. Terakhir, pada hari ini, Rabu (2/8/2017), KPK dikabarkan menangkap Kajari Pamekasan. Namun statusnya hingga kini belum disampaikan dengan jelas. KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menyatakan status mereka yang terjerat OTT.

Berikut ini data jaksa yang ditangkap KPK seperti yang disampaikan ICW:

1. Urip Tri Gunawan (Kejaksaan Agung)

Urip tertangkap basah menerima suap senilai US$ 660 ribu atau setara Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani (orang dekat Sjamsul Nursalim) pada 2 Maret 2008. Ia juga menerima suap dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarsyah senilai Rp 1 miliar.

Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008. Urip terbukti menerima uang terkait dengan jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan kepada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun bui terhadap Urip pada 28 November 2008. Sedangkan Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, menolak permohonan kasasi Urip. Jumat, 12 Mei 2017, Urip akhirnya keluar dari penjara karena mendapat pembebasan bersyarat dari Kemenhukham.

2. Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Tengah)
Fahri Nurmallo, ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan dana BPJS Kabupaten Subang, Jawa Barat, diduga menerima suap Rp 528 juta dari Ojang (Bupati Subang) agar namanya tidak disebut dalam perkara yang menjerat Jajang di Kejati Jawa Barat. Gahti dan Ojang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2016. Pada 2 November 2016, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung akhirnya memvonis jaksa Fahri 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider kurungan empat bulan.

3. Devianti Rohaini (Kejati Jawa Barat)
Deviyanti Rochaeni, seorang jaksa penuntut umum di Kejati Jawa Barat, bersama jaksa Fahri menerima uang suap dalam penanganan kasus korupsi penyalahgunaan dana BPJS Kabupaten Subang, Jawa Barat. Uang tersebut diberikan secara langsung di ruang kerja Devi, yang berlokasi di lantai 4 kantor Kejati Jabar. Saat Devi ditangkap pada 11 April 2016, petugas KPK menemukan uang yang diduga hasil pemberian Lenih sebesar Rp 528 juta. Pada 2 November 2016, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung akhirnya memvonis jaksa Devi 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider kurungan empat bulan.

4. Farizal (Kejati Sumatra Barat)
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Farizal, Senin (26/9/2016). Farizal diduga menerima suap Rp 365 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto. Uang yang diberikan Xaveriandy itu untuk mengatur perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri di Padang. Dalam kasus tersebut, Farizal bertindak seolah-olah sebagai penasihat hukum Xaveriandy dengan cara membuatkan eksepsi dan mengatur saksi-saksi yang menguntungkan. Kasus ini juga menyeret ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.

Pada 5 Mei 2017, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang memvonis Farizal 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti Rp 335,6 juta.

5. Parlin Purba (Kejati Bengkulu)
Pada 9 Juni 2017, KPK menangkap Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba di salah satu resto di Objek Wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu. KPK juga menangkap pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi.

Suap yang diberikan kepada Parlin diduga berhubungan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan indikasi korupsi terkait dengan proyek pembangunan irigasi yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu. Saat operasi tangkap tangan, tim KPK menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 10 juta. Diduga, sebelumnya Parlin telah menerima uang sebesar Rp 150 juta. Proses hukum masih berjalan.

6. Kajari Pamekasan

Pada 2 Agustus 2017, KPK dikabarkan menangkap Kajari Pamekasan. Selain itu, ada 2 jaksa yang dikabarkan turut ditangkap. Mereka sampai saat ini belum berstatus tersangka. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka yang ditangkap. (dhn/fjp)