.webp)
"Kenapa dulu digusur? Ini jelas kan sekarang rakyat dibebani persoalan baru. Dulu nggak, saya kan ngomong dulu, terlambat sih pada mikirinya," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).
Lulung mengatakan warga korban gusuran tersebut tidak diberi solusi yang baik. Lulung mengatakan pemerintah kurang memikirkan fakta tersebut saat menggusur warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Lulung tidak merekomendasikan penggratisan listrik bagi warga rusun. Pihaknya meminta pemprov menurunkan sewa rusun agar lebih terjangkau.
"Solusinya dia juga nggak bisa dibebasin. Solusinya adalah ya coba diturunin saja biaya. Supaya dia terjangkau," sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI menyampaikan banyaknya tunggakan sewa rumah susun di Ibu Kota. Tunggakan sewa rusun mencapai Rp 32 miliar pada Juni 2017.
"Total tunggakan di 23 lokasi rusun sampai Rp 26 miliar di bulan Januari 2017. Untuk bulan Juni sudah meningkat jadi Rp 32 miliar," ujar Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (31/7).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan banyaknya tunggakan disebabkan rendahnya penghasilan penyewa. Selain itu, para penyewa tidak memiliki tabungan yang cukup.
"Ya masyarakatnya memang nggak mampu karena penghasilannya rendah sekali dan mereka nggak punya saving. Itu yang menyebabkan pada nunggak," kata Agustino.
(fdu/rvk)
