"Hasil pertemuan kami dengan Ombudsman paling banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan e-KTP, surat kematian dan surat keterangan lahir," kata Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).
Diakui Tjahjo, temuan itu tak hanya ditemukan di pelosok daerah bahkan di Jakarta. Menurutnya masyarakat tidak berani langsung melapor ke Kemendagri melainkan ke Ombudsman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya berharap dengan adanya pelayanan satu pintu dalam proses administrasi dapat menekan terjadinya praktik-praktik pungli.
"Sudah bagus dengan satu pintu, tepat dan tegas. Kita berusaha dengan revolusi mental serta penerapan Satgas Saber Pungli, KPK juga sudah turun ke bawah, TNI-Polri dan Kejaksaan Juga," ucapnya.
Sebelumnya Tjahjo mengatakan, proses administrasi atau perizinan dan kepegawaian menjadi hal yang paling berpotensi tinggi terjadinya pungli.
"Kemudian yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ini lebih tinggi daripada swasta diurainya juga sulit. Nah ini sekarang meningkat lagi di jual beli jabatan," tutupnya. (adf/rvk)











































