Saber Pungli Terima 31 Ribu Aduan, Paling Banyak Kementerian

Jakarta - Tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) menerima 31.110 pengaduan dalam kurun waktu 9 bulan. Dari ribuan aduan itu, paling banyak disebutkan berasal dari kementerian.

"Kementerian paling banyak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama hingga TNI," kata Sekretaris Kemenkopolhukam Yoedhi Swastono dalam konferensi pers di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).

Aduan itu diterima sejak 28 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017. Yoedhi juga menyebut sebagian besar laporan pungli datang dari daerah Jawa dan Sumatera.

"Sebagian besar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Lampung dan beberapa wilayah strategis lainnya," imbuh Yoedhi.

Yoedhi menekankan meski banyak laporan pengaduan pungli, Satgas Saber tidak berwenang menindak langsung pelanggaran yang ditemukan. Namun, dia memastikan laporan yang masuk akan ditangani dan dibawa ke penegak hukum, maupun kementerian terkait.

"Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu OTT, kita himpun dan kita salurkan ke kementerian lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, bisa langsung diserahkan ke kepolisian," tuturnya.

Hal senada juga dijelaskan sekretaris Saber Pungli Mayjen Andrie T. Soetarno mengatakan ada 519 perkara telah diterima Satgas yang masuk dalam tahap lidik.

"Ada juga 35 perkara masuk tahap P19 (pemberkasan), serta 47 perkara yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap secara hukum. Dalam tahap penuntutan ada empat perkara, sidang berjalan ada delapan, dan yang masuk vonis baru sebelas perkara," ujar Andrie.

Workshop ini rencananya akan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 2-3 Agustus 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasona Laoly juga direncanakan hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini. (adf/dhn)