.webp)
"Ini ekses desukarnoisasi yang masih dilanjut hingga zaman reformasi. Argumentasinya dan ini masih kencang adalah tuduhan ke Bung Karno yang di-PKI-kan tanpa pengadilan demi proyek mengkudeta Bung Karno," kata Eva dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (1/8/2017) malam.
Eva mengaku bingung dengan fitnah dan tudingan kepada Sukarno soal isu PKI ini. Padahal menurutnya jelas-jelas Sukarno merupakan proklamator dan founding father.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini politik karena Bung Karno penggali Pancasila kok dituduh komunis. Pelurusan sudah dimulai ketika Bung Karno dianugerahi Pahlawan Proklamator (bukan sekedar pahlawan nasional) yang dalam syaratnya adalah tidak terkait kejahatan terutama pengkhianatan. Tapi karena politik maka, tidak peduli fakta sejarah," ucap Eva.
Anggota DPR ini mengatakan, kader-kader PDIP memang kerap mendapat fitnah terkait isu PKI. Bahkan menurut Eva, fitnah-fitnah itu ditujukan kepada elite partai seperti sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Joko Widodo.
"Menyerang partai maupun individu-individu kader termasuk Bu Mega, Pak Jokowi, saya pribadi, dan lainnya," sebutnya.
Eva memastikan, PDIP merupakan partai yang berlandaskan kepada Pancasila. Sehingga tuduhan soal PKI menurutnya hanya bualan semata.
"PDIP sejak PNI ideologi-nya selalu Pancasila, ada ketuhanan Yang Maha Esa nya tapi memang pro 4 pilar," tegas Eva.
Seperti diketahui, isu soal serangan terhadap PDIP yang dikaitkan dengan PKI kembali muncul karena pernyataan Arief Poyouno. Arief melontarkan pernyataan soal 'Wajar PDIP disamakan seperti PKI' saat menanggapi perkataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal pasal presidential threshold (PT) atau ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25 persen dalam UU Pemilu. Menurut dia, pernyataan Hasto seperti PKI. Dia juga membawa nama Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya.
"Nah ini sama saja Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi. Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI. Habis, sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih," kata Arief dalam pernyataannya yang pertama.
Arief sendiri telah meminta maaf atas pernyataan tersebut. Arief menuliskan permohonan maaf secara tertulis. Selain itu, dia membuat surat permohonan maaf yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.
"Bersama ini, terkait pemberitaan di beberapa di media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, 'WAJAR SAJA KALAU PDIP SERING DISAMAKAN DENGAN PKI KARENA MENIPU RAKYAT', dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat," demikian kutipan surat dan pernyataan Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8/2017). (elz/abw)
