Soal Dana Haji, Ketua MPR: Pemerintah Harus Diskusikan dengan Umat

Jakarta - Presiden Joko Widodo melontarkan wacana agar dana haji dapat dikelola pemerintah dalam bentuk investasi untuk pembangunan infrastruktur. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut usulan tersebut harus dikonsultasikan dengan perwakilan umat terlebih dahulu.

"Berkali-kali saya menyampaikan, itu kan dana umat ya. Oleh karena itu, saya kira pemerintah perlu diskusi dengan perwakilan umat, itu bisa dengan Majelis Ulama, NU, dengarkan Muhammadiyah, dengarkan, ya," kata Zulkifli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Zulkifli tak mau bicara lebih lanjut soal langkah pemerintah yang hendak mengelola dana haji yang nilainya mencapai Rp 90 triliun. Menurutnya, pemerintah harus mendengarkan saran dari perwakilan umat.

"Dengarkan, mereka yang dapat mewakili umat Islam, kan. Di situ nanti apakah Muhammadiyah punya saran, apakah NU punya saran, apakah Majelis Ulama punya saran. Kira-kira itu, ikutin saja sarannya," ujar Zulkifli.

Kendati meminta pemerintah mendengarkan masukan dari perwakilan umat, Zulkifli yakin jika pemerintah mematuhi Undang-undang no 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji jika memang nantinya wacana itu terwujud.

"Saya rasa pemerintah akan taati Undang-Undang," tutur Zulkifli.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo baru saja membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jokowi mengharapkan agar dana haji bisa dialokasikan pada pembangunan infrastruktur.

Soal wacana tersebut, Jokowi sudah angkat suara. Jokowi kini menjelaskan sebenarnya itu hanya salah satu contoh.

"Saya hanya memberi contoh, lho," ucap Jokowi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7). (irm/gbr)