"Pancasila adalah perilaku, bukan soal pilkada dukung ini atau itu. Melaksanakan ajaran agamanya dengan baik itu Pancasialis, bukan radikalis," ujar Zulkifli.
Hal itu dia katakan dalam pidato sosialisasi empat pilar MPR di Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jumat (28/7/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkifli mengatakan sistem ketatanegaraan sudah disepakati yaitu demokrasi Pancasila. Artinya, yang berdaulat yang berkuasa yakni rakyat.
"Jawa Timur memilih gubernur yang memilih adalah rakyat, presiden juga begitu. Tapi semua akan berguna, kalau rakyat sadar bahwa dirinya yang berdaulat dan berkuasa, seperti yang disampaikan Bung Hatta. Kalau tidak, terjadilah politik transaksional, kedaulatan kekuasaan yang ditukar dengan sembako atau uang," kata Ketum PAN ini.
Menurut Zulkifli jika politik transaksional terjadi, maka para calon sibuk dengan mencari 'sponsor'. Lalu ketika menjabat, mereka panik untuk mengembalikannya.
Zulkifli yakin masyarakat bisa menentukan suaranya. Masyarakat tidak akan memilih untuk sekadar mendapatkan paket sembako atau uang.
"Tetapi bagaimana yang dipilih benar-benar akan membela rakyat," ucapnya. (ega/nwy)











































