Tweet Lawas soal Prabowo Viral, Begini Penjelasan Elite PD

Jakarta - Seusai pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, sosok Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menjadi sorotan. Rachland disorot netizen lantaran kicauannya di Twitter pada 2014. Mengapa?

Kicauan Rachland di akun Twitter resminya, @ranabaja, pada 20 Mei 2014 itu memuat tentang hubungan Demokrat dengan Gerindra. Rachland kala itu menuliskan soal kemustahilan Demokrat menerima ajakan koalisi dari Gerindra.

"Berkoalisi dgn Prabowo bukan saja tak bisa, tapi juga salah. PD tak mau dan tak akan membantu membalik masa lalu jadi masa depan Indonesia," cuit Rachland.

Cuitan Rachland pun mendapat banyak respons dari netizen. Mereka mengaitkan cuitan Rachland dengan pertemuan SBY dengan Prabowo semalam.

"Ah masa sich?" balas pengguna Twitter dengan akun @enny_endah atas tweet Rachland.

Rachland telah buka suara atas cuitannya tersebut. Ada 5 poin yang menjadi pembelaannya atas cuitannya pada 2014 itu. Salah satunya, sebagai kader Demokrat, dia memiliki hak demokrasi dan menyatakan pendapat yang sebebas-bebasnya namun akan patuh pada keputusan partai, apa pun hasilnya.

"Sebagai kader Partai Demokrat, saya dibebaskan oleh partai untuk memiliki pendirian moral dan politik yang bisa berbeda. Dalam berbagai forum pengambilan keputusan partai, saya menyuarakannya dan tidak pernah menyembunyikannya. Sebagai kader, saya juga terikat dan setia pada keputusan yang pada akhirnya diambil oleh forum pimpinan partai," kata Rachland saat dimintai tanggapan, Jumat (28/7/2017).

Berikut ini pernyataan lengkap Rachland atas cuitan lawasnya tersebut:

Pertama, akun anonim @digembok adalah buzzer Jokowi yang selama ini menebar kampanye permusuhan bahkan fitnah pada SBY dan keluarga serta Partai Demokrat.

Dua, pengelola akun anonim @digembok adalah barisan pendukung fanatik Jokowi. Mesti diingat, Jokowi berkuasa dalam persekutuan dengan Jenderal-Jenderal Orba yang namanya tersangkut pelanggaran HAM. Maka pengelola akun anonim itu tak memiliki dasar moral untuk menyoal moralitas orang lain.

Tiga, pendirian moral saya pada Pak Prabowo tidak berubah. Bahwa pada kenyataannya saat ini Pak Prabowo melakukan banyak hal baik, termasuk menolak Perppu pembubaran Ormas dan UU Pemilu yang dinilai inkonstitusional, itu membuat posisi politik Partai Demokrat lebih dekat pada Pak Prabowo.

Empat, namun demikian, seperti jelas dari pernyataan Pak SBY, Partai Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk bekerjasama mengontrol pemerintah, dalam pengertian menjadi oposisi demokratik yang absah secara konstitusional. Dua partai tidak bicara mengenai koalisi untuk pemilihan Presiden 2019.

Lima, sebagai Kader Partai Demokrat, saya dibebaskan oleh Partai untuk memiliki pendirian moral dan politik yang bisa berbeda. Dalam berbagai forum pengambilan keputusan partai, saya menyuarakannya dan tidak pernah menyembunyikannya. Sebagai kader, saya juga terikat dan setia pada keputusan yang pada akhirnya diambil oleh forum pimpinan partai. (gbr/tor)