SBY Bertemu Prabowo, Fahri Hamzah: Jangan Sekadar Simbolik

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto jangan sekadar simbolik. Menurutnya, pertemuan itu haruslah berbuah sesuatu.

"Saya ingin ini menjadi lebih dari sekadar pertemuan simbolik, tapi rakyat ini sudah mulai diberi hadiah, konten pikiran alternatif, pandangan alternatif yang dalam. Sekali lagi, jangan simbolik," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Fahri mengusulkan dalam pertemuan itu seharusnya ada pembahasan masalah serius. Bahkan ada alternatif yang diberikan.

"Mulailah membahas pada masalah yang serius, bahkan alternatif, dari cara kita mengelola pemerintahan dan negara, termasuk konsep, bahkan ideologinya," katanya.

Menurut Fahri, tidak ada manfaatnya menjalin pertemuan bila hanya 'gonta-ganti' pasangan. Fahri menyebut tak ada alternatif berpikir untuk mengelola negara. Terlebih dengan ambang batas pencalonan presiden yang sudah ketuk palu 20-25 persen.

"Apalagi yang dikatakan mau membangun koalisi dari awal, mungkin dengan atau tanpa kemenangan di Mahkamah Konstitusi syarat 20 persen itu kalau mau mengikat diri dari awal dalam konsep visi dan narasi pembangunan dari awal," tuturnya.

"Apakah mau meneruskan konsep KMP dan KIH? Itu lebih menarik loh, daripada ketemu, ganti-ganti pasangan begitu," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, SBY dan Prabowo melakukan pertemuan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/7) malam.

SBY menegaskan tak ada kerja sama koalisi di antara Demokrat dan Gerindra. Menurutnya, kerja sama tersebut tak hanya berhenti pada pembicaraan isu politik strategis, tapi juga menyangkut gerakan politik dan gerakan moral. Seperti apa?

"Kami memikirkan sebuah gerakan moral dilakukan. Tidak hanya gerakan politik, tetapi juga gerakan moral. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan pikiran rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat kita di seluruh Tanah Air perasaannya, kepentingannya, aspirasinya, tidak didengar oleh penyelenggara negara, wajib hukumnya kita mengingatkan kita memberikan koreksi, sah," kata SBY, Kamis (27/7). (irm/dhn)