Deal SBY-Prabowo Ternyata Tak Sepedas Nasi Goreng

Jakarta - Pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat digadang-gadang membahas poros koalisi untuk menjegal Jokowi dalam Pilpres 2019. Ternyata, dalam 'lobi nasi goreng' tak membahas koalisi dan hanya sepakat soal kerja sama moral dan politik.

"Dalam parpol itu harus membangun gerakan moral, kesadaran masyarakat ketika sekarang ini di tengah masyarakat terjadi kesulitan hidup. Juga ketika terjadi di masyarakat menurunnya kualitas hidup dan juga terancamnya rasa keamanan di masyarakat, kemudian pencegahan kekuasaan yang berlebihan," ujar Waketum Gerindra Ferry Juliantono saat dimintai konfirmasi tentang isi pertemuan, Jumat (28/7/2017).

Ferry menampik kabar bahwa pertemuan itu membahas koalisi. Menurutnya, ada saatnya membicarakan koalisi dengan Partai Demokrat.

"Kan belum tentu harus berkoalisi, itu digunakan ketika ada kontestasi politik. Sekarang kontestasi politiknya masih lama, tapi dengan kesepahaman dalam konteks politik ini akan mendapat dukungan di luar pemerintahan," ucap Ferry, yang turut hadir dalam 'lobi nasi goreng' di Cikeas.

Seperti diketahui, pertemuan Prabowo dengan SBY pada Kamis (27/7) malam di Cikeas diawali dengan hidangan nasi goreng. SBY memesan nasi goreng rasa asin pedas, sedangkan Prabowo memesan nasi goreng agak pedas.

(Baca juga: Makan Nasi Goreng, SBY Pilih Asin Pedas dan Prabowo Pedas Sedang)

Keduanya sepakat menjalin kerja sama meskipun tidak membentuk koalisi. SBY mengatakan Demokrat dan Gerindra membentuk kerja sama politik dan kerja sama moral.

"Kerja sama ini memiliki dua cakupan satu wilayah politik, karena kami partai politik. Koridornya demokrasi, aturan main, undang-undang, dan sistem yang berlaku, itu wilayah politik," kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7).

(Baca juga: Kerja Sama SBY-Prabowo: Gerakan Politik dan Gerakan Moral)

Kerja sama tersebut tak hanya berhenti pada pembicaraan isu politik strategis, tapi juga menyangkut gerakan politik dan gerakan moral. Seperti apa?

"Kami memikirkan sebuah gerakan moral dilakukan, tidak hanya gerakan politik, tetapi juga gerakan moral. Gerakan moral ini diperlukan manakala perasaan dan pikiran rakyat dicederai. Kalau kami merasakan rakyat kita di seluruh Tanah Air perasaannya, kepentingannya, aspirasinya, tidak didengar oleh penyelenggara negara, wajib hukumnya kita mengingatkan kita memberikan koreksi, sah," ucapnya.

Ternyata, deal SBY-Prabowo tak sepedas rasa nasi goreng yang dipesan.... (dkp/van)