Jokowi Ingin Dana Haji untuk Infrastruktur, DPR: Nggak Tepat Itu

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan dana haji yang nilainya mencapai Rp 90 triliun dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur. DPR menilai usulan itu tidak tepat serta pemerintah harus memikirkan masak-masak hal itu.

"Ini pemerintah harus pertimbangkan masak-masak. Ini nggak tepat. Penggunaan dana haji itu difokuskan ke kegiatan keagamaan," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Baca juga: Jokowi: Taruh Dana Haji di Infrastruktur Aman, Enggak Akan Rugi

Agus menilai seharusnya dana haji digunakan untuk perbaikan fasilitas pendukung ibadah di rukun Islam kelima itu. Misalnya pembangunan hotel yang dekat-dekat Kakbah untuk jamaah haji asal Indonesia.

"Jadi bagus meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Kalau punya hotel yang dekat dengan Kakbah gimana nikmatnya," tutur Agus.

"Atau mungkin beli pesawat. Rasanya lebih masalah pesawat. Saya pikir selama ini untuk kebersamaan, ini duit umat. Ini harus dikembalikan kepada umat lagi," cetus Agus.

Menurut Agus, sudah ada alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur itu harus sesuai koridor.

"Kita harus bangun infrastruktur, tapi nggak harus pake dana kita sendiri, bisa dana BUMN, swasta, kerja sama Indonesia dan swasta dan asing, sesuai koridor," kata Agus. (irm/dhn)