Pintu PMA Bidang Pendidikan Diminta Tidak Cepat Dibuka

Jakarta - Khawatir bakal kalah saing, perguruan tinggi swasta (PTS) lokal minta agar pintu penanaman modal asing (PMA) bidang pendidikan secara langsung di tanah air tidak terlalu cepat dibuka."Kehadiran istana pendidikan asing dengan fasilitas dan sumber daya yang umumnya lebih baik tentu akan lebih menarik peserta didik. Tentunya ini mengancam eksistensi kami," kata Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia Thomas Suyatno.Hal itu disampaikan Rektor Atma Jaya ini usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (9/5/2005).Turut serta penasihat asosiasi Hasan Basridurin yang merupakan mantan gubernur Sumbar, serta wakil ketua umum asosiasi Safaruddin Alwi dan jurnalis Udin.Diakui Thomas, sejauh ini lembaga pendidikan asing yang beroperasi di Indonesia selalu menjalin kemitraan dengan PTS setempat. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam perkembangannya nanti, lembaga asing ini akan berubah menjadi PMA langsung seiring dengan pasar bebas.Belum lagi adanya komitmen kerja sama pendidikan antara pemerintah dengan negara-negara asing. "Jangan buru-buru dibuka. Laksanakan secara bertahap hingga PTS di Indonesia stabil," pinta Thomas.Dia juga meminta agar diberikan keringanan pajak. Sebab selama ini pajak yang dibayarkan PTS sama dengan nilai pajak yang dibayarkan perusahaan-perusahaan yang murni mencari keuntungan. Tingginya pajak itulah yang menurut dia secara tidak langsung mempengaruhi besarnya iuran pendidikan yang dikenakan PTS kepada peserta didik.Thomas mencontohkan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus dibayarkan Atma Jaya sama nilainya dengan PBB perusahaan-perusahaan asing dan bank-bank besar yang berdiri di sepanjang Jalan Sudirman. Sebab perhitungan besarnya PBB hanya semata dihitung berdasar luas areal tanah.Hal lainnya, lanjut dia, adanya pajak beasiswa yang diterima para dosen untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nilai pajak itu sama dengan yang dibayarkan oleh manajer perusahaan yang pergi ke luar negeri untuk keperluan bisnis."Jangan samakan perlakuan lembaga pendidikan dengan badan usaha bisnis lainnya," keluh Thomas.Menurut dia, Wapres dalam pertemuan tadi menekankan agar kualitas PTS Indonesia harus bisa bersaing dengan lembaga pendidikan asing yang beroperasi di Indonesia. "Bukan hanya dari kualitas dari output, tapi juga dalam pasar dunia kerja," pesan Wapres seperti dikutip Thomas. (sss/)