Wakil Ketua DPRD DKI Setuju Usul Tunjangan Naik dengan Sistem TKD

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana (Sani) menyambut positif usulan penerapan tunjangan Dewan yang menggunakan mekanisme tunjangan kinerja daerah (TKD). Sani menyebut ada kemungkinan mekanisme tersebut dapat diterapkan pada anggota DPRD.

"Intinya sih memungkinkan saja sepanjang aturannya ada. Itu kan kalau pegawai negeri undang-undangnya sudah clear dan aparat yang pokoknya pegawai negeri sipil. Tapi kalau di DPRD sangat memungkinkan," kata Sani di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Meski demikian, Sani mengatakan belum ada aturan yang jelas untuk mewujudkan hal tersebut. Dia menyebut akan sangat sulit untuk menerapkan mekanisme TKD pada anggota Dewan.

"Agak sulit juga untuk keluar dari regulasi yang ada di atasnya. Karena ini kan menyangkut masalah keuangan," paparnya.

Sani juga menjelaskan kerja anggota Dewan dengan pegawai negeri sipil. Menurutnya, anggota Dewan tidak dibebani keharusan kehadiran karena mesti melakukan kegiatan politik dari partai masing-masing.

"Anggota Dewan tidak bekerja berdasarkan apa yang dilakukan di birokrasi. Kalau birokrasi ada ketentuan tentang jam kerja. Tapi kalau politikus bekerja berdasarkan target," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat mengusulkan agar mekanisme pemberian tunjangan diberikan menggunakan mekanisme TKD bagi PNS.

"Artinya, anggota Dewan yang rajin berhak mendapatkan tunjangan yang besar dibanding mereka yang tidak rajin, misalnya. Makanya ada TKD," ujar Djarot, Selasa (11/7).

"Dirumuskanlah sehingga fair. Saya pernah menjadi anggota Dewan. Dulu pengalamanku, mereka yang rajin yang suka menerima pengaduan dan sebagainya itu dengan mereka yang jarang-jarang masuk itu sama," paparnya. (fdu/dhn)