Rabu 26 Juli 2017, 16:17 WIB
Komisi V DPR Usul Pemudik Motor Dilarang, Menhub Tak Setuju
Rapat Komisi V DPR dengan Kemenhub dan Korlantas. Foto: Gibran/detikcom
Jakarta - Komisi V DPR mengusulkan agar masyarakat yang ingin mudik tahun depan tidak boleh memakai sepeda motor. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut usulan itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
"Saya pikir saya lebih menyikapi jangan serta merta melarang kalau belum menyelesaikan fasilitas untuk warga negara, yaitu angkutan massal," ujar Budi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Jika memang usulan tersebut akan diterapkan, Budi menunggu waktu yang tepat. Usulan itu, kata Budi, tak dapat diterapkan sekarang.
"Saya sampaikan kita akan lalukan secara simultan. Satu sisi kita meningkatkan kualitas angkutan massal kita, LRT, MRT, BRT, ke daerah juga gitu, bus, kereta api," ujar Budi.
"Nanti waktunya kita bisa larang pada saat menyelesaikan itu. Jangan sekarang dan nggak sekarang," imbuh dia.
Komisi V mengusulkan pemudik sepeda motor dilarang bukan tanpa alasan. Pemudik yang menggunakan sepeda motor terlalu banyak dan kerap kecelakaan.
"Buat aturan mudik pakai motor tidak boleh. Kalau perlu, Pak Polisi, ditilang saja," ujar Anggota Komisi V Hamka B Kady.
(gbr/tor)
"Saya pikir saya lebih menyikapi jangan serta merta melarang kalau belum menyelesaikan fasilitas untuk warga negara, yaitu angkutan massal," ujar Budi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Jika memang usulan tersebut akan diterapkan, Budi menunggu waktu yang tepat. Usulan itu, kata Budi, tak dapat diterapkan sekarang.
"Saya sampaikan kita akan lalukan secara simultan. Satu sisi kita meningkatkan kualitas angkutan massal kita, LRT, MRT, BRT, ke daerah juga gitu, bus, kereta api," ujar Budi.
"Nanti waktunya kita bisa larang pada saat menyelesaikan itu. Jangan sekarang dan nggak sekarang," imbuh dia.
Komisi V mengusulkan pemudik sepeda motor dilarang bukan tanpa alasan. Pemudik yang menggunakan sepeda motor terlalu banyak dan kerap kecelakaan.
"Buat aturan mudik pakai motor tidak boleh. Kalau perlu, Pak Polisi, ditilang saja," ujar Anggota Komisi V Hamka B Kady.
(gbr/tor)
