DetikNews
Rabu 26 Juli 2017, 13:56 WIB

MK Minta HTI Perbaiki Draf Gugatan Perppu Ormas

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
MK Minta HTI Perbaiki Draf Gugatan Perppu Ormas Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta (ari/detikcom)
FOKUS BERITA: Pemerintah Bubarkan HTI
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperbaiki draf gugatannya. Dalam kasus itu, HTI menggugat Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Dalam sidang pendahuluan itu, duduk sebagai ketua majelis Arief Hidayat, yang juga Ketua MK. Adapun hakim anggota adalah hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo. Ketiganya sepakat memberikan saran agar Yusril memperbaiki legal standing pemohon.
MK Minta HTI Perbaiki Draft Gugatan Perppu Ormas

"Saran saya untuk penjelasan dapat dibuat secara lengkap, apakah legal standing kuasa ini apakah sebagai HTI atau perseorangan. Untuk itu, bisa secara eksplisit lebih dijelaskan dalam uraian, karena urutannya tanggal 18 masuk ke paniteraan, tanggal 19 dibubarkan dan tanggal 20 perkara ini diregister," ucap Palguna.

Hal senada diungkapkan Arief, yang menyarankan pemohon menjelaskan kronologi sejak perkara HTI didaftarkan hingga pembubarannya.

"Itu sebaiknya dicantumkan sebagai alat bukti bawa memang benar telah menerima SK pembubaran. Selain itu, diuraikan pula soal legal standing agar jadi pertimbangan hakim," ujar Arief.

Mendengar jawaban majelis, HTI, yang memberi kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan memperbaiki permohonan dengan mengganti pemohon atas nama juru bicara HTI Ismail Yusanto.

Menurut Yusril, saat ia diberi kuasa untuk mengajukan judicial review ke MK, HTI masih berstatus badan hukum yang sah. Namun sehari kemudian, HTI dibubarkan oleh Menkumham.

"Pada saat mengajukan perkara ini ke MK, kami masih sah pada tanggal 18 Juli 2017. Ketika perkara ini diregistrasi dan kemudian diperiksa, HTI telah dibubarkan. Jika dibandingkan dalam hukum pidana, maka dakwaan kami akan gugur sebelum disidangkan. Dalam PTUN SK Ormas yang dibubarkanlah yang bisa baru digugat," ucap Yusril.

"Kami khawatir jika nanti hasil putusan MK akan gugur atau tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing-nya," ucap Yusril.

Sedangkan dalam petitumnya, Yusril menegaskan pasal-pasal dan norma-norma yang ada dalam Perppu telah menghilangkan hak konstitusional seseorang ataupun suatu ormas. Terlebih ihwal kegentingan yang memaksa presiden dan pemerintah menerbitkan Perppu ini.

"Oleh karena pemohonan ini pengujian formil, jadi dasar pengganti UU yang diganti seluruh materi itu mohon untuk dibatalkan. Setidak-tidaknya tidak dapat dikabulkannya norma-norma yang diyakini bisa bersifat multitafsir," tutur Yusril.
(adf/asp)
FOKUS BERITA: Pemerintah Bubarkan HTI
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed