Selasa 25 Juli 2017, 17:15 WIB
Din Minta Pemerintah Utamakan Dialog soal PNS yang Jadi Anggota HTI
Foto: Din Syamsudin. (Muhammad Aminudin-detikcom)
FOKUS BERITA:
Pemerintah Bubarkan HTI
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan pemerintah tak perlu bersikap represtif dalam menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menyarankan agar pemerintah lebih bijaksana, salah satunya dengan mengadakan dialog.
"Saya kira itu (tekanan kepada PNS) pemikiran dan tindakan yang tidak bijak. Saya usul agar pemerintah termasuk pembantu-pembantu Presiden untuk berdialog. Dialog yang persuasif, yakinkan kita ini negara Pancasila," ujar Din usai menghadiri acara seminar di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT Haryono, Selasa (24/7/2017).
Din mengaku tidak mendukung segala tindakan represif dan menurutnya melampaui batas. Din mengingatkan bahwa yang dihadapi pemerintah bukan hanya soal organisasi masyarakat (Ormas) saja, namun juga pemikiran atau ideologi yang tertanam di dalam ormas tersebut.
"Jangan lupa ini berhubungan dengan pikiran. Ini berhubungan dengan ideologi, ideologi pikiran tidak bisa dibunuh. Kalau dibunuh secara formal bisa, (tapi) mereka akan mencari cara hidup kembali. Untuk itu penting untuk dialog secara baik," ucapnya.
Ia juga mengkritik kondisi bangsa saat ini yang menurutnya telah meninggalkan Pancasila secara perlahan. Tindakan meninggalkan Pancasila itu, kata Din, tidak hanya dilakukan oleh beberapa kelompok saja.
"Bahkan pemerintah maupun rakyat itu meninggalkan Pancasila. Saya yakin sistem politik yang ada saat ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sistem ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ini karena pemerintah tidak mengamalkan konstitusi dan sila kelima," sebutnya.
Karena itu, Din berpandangan saat ini pemerintah saja sudah mengabaikan Pancasila. Menurutnya, yang terlebih dahulu harus ditindak tegas bahkan dibubarkan adalah berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.
"Kalau mau dibubarkan, bubarkan sistem kapitalistik yang bertentangan dengan pasal. Bubarkan demokrasi liberal bertentangan dengan sila. Jadi betapa banyak yg menyelewengkan Pancasila ini. Jangan kemudian pakai Pancasila, melihat seolah-oleh hanya kelompok tertentu yang anti Pancasila," ujarnya.
(hld/idh)
"Saya kira itu (tekanan kepada PNS) pemikiran dan tindakan yang tidak bijak. Saya usul agar pemerintah termasuk pembantu-pembantu Presiden untuk berdialog. Dialog yang persuasif, yakinkan kita ini negara Pancasila," ujar Din usai menghadiri acara seminar di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT Haryono, Selasa (24/7/2017).
Din mengaku tidak mendukung segala tindakan represif dan menurutnya melampaui batas. Din mengingatkan bahwa yang dihadapi pemerintah bukan hanya soal organisasi masyarakat (Ormas) saja, namun juga pemikiran atau ideologi yang tertanam di dalam ormas tersebut.
"Jangan lupa ini berhubungan dengan pikiran. Ini berhubungan dengan ideologi, ideologi pikiran tidak bisa dibunuh. Kalau dibunuh secara formal bisa, (tapi) mereka akan mencari cara hidup kembali. Untuk itu penting untuk dialog secara baik," ucapnya.
Ia juga mengkritik kondisi bangsa saat ini yang menurutnya telah meninggalkan Pancasila secara perlahan. Tindakan meninggalkan Pancasila itu, kata Din, tidak hanya dilakukan oleh beberapa kelompok saja.
"Bahkan pemerintah maupun rakyat itu meninggalkan Pancasila. Saya yakin sistem politik yang ada saat ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sistem ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ini karena pemerintah tidak mengamalkan konstitusi dan sila kelima," sebutnya.
Karena itu, Din berpandangan saat ini pemerintah saja sudah mengabaikan Pancasila. Menurutnya, yang terlebih dahulu harus ditindak tegas bahkan dibubarkan adalah berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.
"Kalau mau dibubarkan, bubarkan sistem kapitalistik yang bertentangan dengan pasal. Bubarkan demokrasi liberal bertentangan dengan sila. Jadi betapa banyak yg menyelewengkan Pancasila ini. Jangan kemudian pakai Pancasila, melihat seolah-oleh hanya kelompok tertentu yang anti Pancasila," ujarnya.
(hld/idh)
