.webp)
"Sekarang masyarakat harus tahu, bahwa parpol pendukung Joko Widodo yang ingin mengerdilkan dan mendelegitimasi KPK," ujar Waketum Gerindra Arief Poyuono saat dihubungi, Selasa (25/7/2017).
Menurut Arief, sebenarnya dari awal Gerindra tidak pernah mau mendukung Pansus Hak Angket KPK. Dia menyebut yang menginisiasi adanya Pansus adalah partai pendukung pemerintah sendiri.
"Inisiatif pembentukan Pansus KPK kan juga lebih diinisiatifkan oleh partai pendukung pemerintah. Yang mana kadernya akan banyak terancam di penjara oleh KPK dalam kasus e-KTP," tegasnya.
Arief juga menolak anggapan bila penarikan diri Gerindra dari Pansus Hak Angket KPK ada hubungannya dengan UU Pemilu. "Tidak ikutnya Gerindra dalam Pansus Hak Angket tidak sama sekali ada hubungannya dengan UU Pemilu," tutupnya.
Keputusan Gerindra menarik diri dari Pansus Angket KPK tertuang dalam surat Fraksi Gerindra DPR yang bernomor A.1400/F.P-Gerindra/DPRRI/VII/2017. Gerindra pamit dari Pansus terhitung per 24 Juli 2017.
"Dengan ini, kami menyatakan mundur dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung mulai tanggal 24 Juli 2017," demikian bunyi penggalan surat tersebut.
Sejumlah alasan jadi pertimbangan Gerindra meninggalkan Pansus KPK. Salah satunya karena Pansus menemui napi koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung, beberapa waktu lalu.
"Saya udah bilang, kalau mengunjungi koruptor, maka Gerindra akan keluar. Kami melihat ada langkah Pansus yang salah," ujar Wakil Ketua Komisi III F-Gerindra Desmond J Mahesa. (bis/tor)
