Pemprov DKI Masih Kekurangan Rp 100 Miliar untuk APBD-P 2017

Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih mengalami kekurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017. Per pagi tadi, Saefullah menyebut kekurangan anggaran menjadi Rp 280 miliar.

"Kemarin masih ada sekitar Rp 500-an (miliar) sekian yang belum balance ya," kata Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

"Kemarin saya panggil Jakpro, TransJakarta sama DPE, di situ bisa kurang lagi Rp 200-an (miliar). Saya bahas per hari ini mau Rp 280 (miliar)," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah mereview beberapa program, sore ini defisit anggaran itu kembali berkurang menjadi sekitar Rp 100 miliar. Hal ini setelah Saefullah menerima data dari berbagai bidang antara lain pendidikan dan kesehatan.

"Udah balance, tadi masih ada Rp 100 lebih-lah (miliar) karena ternyata dari BUMD Sarana Jaya itu tadi diplot Rp 300 (miliar), begitu kita cek proposal awalnya hanya Rp 125 (miliar) ya kita taat sama proposal awal. Kan dia minta Rp 125 (miliar) kok dikasih Rp 300 (miliar), jadi kita kasih Rp 125 (miliar) sisanya Rp 175 (miliar) bisa kita tutupi untuk kekurangan," jelas Saefullah.

Saefullah menyebut munculnya ketidakseimbangan antara angka dan program tersebut merupakan hal yang biasa. Namun, ia tetap mengingatkan SKPD DKI agar program-program yang batal terlaksana bisa segera dilaporkan.

"Tapi target kita bukan hanya sekedar balance, kita ngecek lagi ke SKPD kalau ada kegiatan besar yang tidak bisa dilaksanakan dilaporkan dari sekarang biar kita matikan dan dananya bisa alokasi yang lain," lanjutnya.

Saefullah mengatakan saat ini Pemprov DKI masih mengupayakan balancing program dengan anggaran. Ia menargetkan minggu pertama Agustus mendatang APBD-P 2017 sudah bisa diserahkan pada DPRD DKI.

"Sekarang lagi balancing kemudian selesai mereka input nih. Begitu selesai kita serahkan ke dewan saya rasa minggu pertama Agustus sudah bisa selesai, ke dewan untuk dibahas," tutupnya. (nth/ams)