Wasekjen: Golkar Solid Dukung Setya Novanto

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Maman Abdurrahman menyebut partai berlambang pohon beringin itu tetap solid meski ketua umumnya, Setya Novanto, berstatus tersangka. Menurutnya, partai harus tetap berjalan menyelesaikan agenda-agenda yang telah ditentukan.

"Di internal, semua tahu bahwa kita sudah berkomunikasi dengan beberapa senior, termasuk dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan, termasuk juga DPD dan DPP, seluruhnya menyatakan kita solid dan bersatu. Menjaga kebersamaan Golkar agar tidak terpengaruh pada status hukum ketum kita (Novanto)," kata Maman di restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

"Kita merasa dan melihat ada kebutuhan yang lebih penting, yaitu aktivitas organisasi dan operasional, juga prioritas kita," katanya.

Menurut Maman, ada beberapa agenda Golkar ke depan yang harus segera diselesaikan ketimbang hanya memikirkan status Novanto. Salah satunya Pilkada 2018, yang prosesnya harus sudah dilakukan sejak tahun ini.

"Pertama, konsolidasi internal di beberapa daerah kita selesaikan, sampai tingkat ranting dan desa. Lalu kita akan ada Pilkada 2018. Golkar fokus melakukan rekrutmen dan fit and proper test untuk calon kepala daerah," ucap Maman.

Selain itu, Maman memaklumi bila ada sayap partai yang ingin Novanto mundur. Namun dia mengingatkan soal Ikrar Panca Bakti Golkar kepada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan keputusan Golkar untuk tetap mendukung Novanto.

"Jadi selama 2-3 tahun ini Golkar terus mendapat cobaan, tapi hanya satu yang membuat kita bisa melewati itu, yaitu Ikrar Panca Bakti Golkar. Ketiga, menjaga kesetiakawanan. Doktrin kesetiakawanan Golkar akan kita buktikan," ujar Maman.

"Kita akan berdiri bersama untuk menjaga eksistensi dan terus memberikan program dan karya untuk masyarakat," tuturnya.

Karena doktrin kesetiakawanan yang ada di Golkar, hal tersebut membuat Golkar tidak akan mengintervensi siapa pun dalam menegakkan hukum, termasuk KPK. "Tapi berikan kebebasan pada penegak hukum agar menjalankan hukum secara objektif," tuturnya.

Terkait dengan isu munaslub yang muncul, Maman mengatakan lingkup internal partai tidak pernah membahas hal tersebut sejak Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.

"Pas vonis 2 terdakwa kasus e-KTP, tidak disebut ada nama ketum kita (Novanto). Artinya, ada tafsir yang perlu didalami. Terlalu dini untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada ketum kami," ucap Maman.

"Kedua, dari Prof Romli bilang, pas nama ketum (Novanto) tidak disebut divonis pengadilan, artinya hakim meragukan keterlibatan Setya Novanto," ujar Maman. (bis/dhn)