MenPANRB Cari Dasar Hukum untuk Beri Sanksi PNS yang Ikut HTI

Jakarta - Pemerintah telah resmi mencabut badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Maka itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur berniat mencari dasar hukum untuk memberi sanksi bagi PNS yang menjadi anggota organisasi tersebut.

"Lagi dicari UU-nya sama PP-nya. Kalau ada yang dilanggar, pasti ada sanksinya. Jadi saya cari pasal yang melarang itu sekaligus UU-nya. Nanti kalau pasal menyatakan jelas, pasti ada sanksi," kata Asman di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan, Asman masih mencari legalitasnya. Jadi dia belum bisa memastikan apakah PNS yang kedapatan ikut HTI akan dipecat.

"Menurut informasi ada, tapi kan formalnya belum kita terima. Seperti ada beberapa dosen di perguruan tinggi. Tentu nanti yang kita pegang adalah informasi yan formal. Artinya, yang legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan," ujar Asman.

KemenPANRB terus menggali informasi soal itu. Instansi lain yang terkait dengan tempat PNS itu bekerja juga akan diajak untuk menelisik informasi tersebut.

"Saya akan lihat dasar UU dan PP-nya. Nanti baru kita kasih tahu," tutur Asman. (bag/idh)