Jelang Pilkada, Bengkalis Dibanjiri Warga Daerah Lain

Pekanbaru - Menjelang pilkada Bupati Bengkalis, Riau, disinyalir banyak warga dari daerah lain yang membanjiri wilayah tersebut. Diperkirakan selama sebulan terakhir ribuan warga "asing" ini datang dari daerah Sumatera Barat dan beberapa kabupaten lainnya di Riau. Malah ada dugaan warga berdatangan dari pulau Jawa. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Kabupaten Bengkalis Abdullah Vattaah, mengungkapkan hal itu saat dihubungi wartawan, Minggu (08/05/2005). Disinyalir kehadiaran warga di luar Bengkalis ini, untuk menambah jumlah pemilih dalam mendukung salah satu kandidat bupati. "Kita memang telah menerima laporan masuknya warga lain ke Bengkalis menjelang Pilkada pada Juni 2005 mendatang. Kendati demikian, kebenaran ini belum bisa kita pastikan. Untuk mengantisipasi hal itu kita melakukan peningkatan pengawasan di sejumlah kecamatan," kata Abdullah.Dari laporan yang masuk ke Panwas, jumlah penduduk "asing" yang masuk ke Bengkalis mencapai ribuan orang yang tersebar di sejumlah kecamatan. Konon, biaya akomodasi penduduk dadakan ini dibiaya pihak-pihak tertentu dengan membagikan uang saku Rp100 ribu per orang.Kesulitan untuk mendapatkan fakta tersebut, menurut Abdul Vattaah, karena hingga kini belum terbentuk panwas di tingkat kecamatan dan desa. Ketelambatan pembentukan ini, sehubungan baru akhir Maret lalu baru diresmikan pihak DPRD Bengkalis."Sehubungan dengan masuknya penduduk dadakan itu, kita akan menggalang kerjasama KPUD dan Dinas Kependudukan Pemkab Bengkalis. Karena itu dalam pendaftaran calon pemilih nanti, kita harus selektif," katanya.Salah satu kinerja yang dioptimalkan dalam seleksi calon pemilih ini, menurutnya, kembali melakukan keabsahan KTP atau menertiban praktik KTP instan di sejumah kecamatan. Karena itu, aparat pemerintah di tingkat desa, harus memperketat dalam menjalankan fungsinya."KPU khususnya Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih dan Dinas Kependudukan yang melakukan penghitungan jumlah pemilih harus mewaspadai kemungkinan terjadi permainan di tingkat pemerintahan terendah tersebut," katanya. (jon/)