Demokrat: Terlalu Pagi bagi Kami Bicara Capres

Jakarta - Meskipun beberapa partai politik sudah mengerucutkan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019, Partai Demokrat merasa terlalu dini. Demokrat pun masih fokus pada presidential threshold yang dinilai inkonstitusional.

"Masih terlalu pagi kami bicara pencapresan saat ini. Saat ini fokus kami mendukung pihak-pihak yang hendak melakukan gugatan terhadap putusan paripurna DPR soal ambang batas presidential threshold yang inkonstitusional tersebut," ucap Wasekjen Demokrat Didi Irawadi, Senin (24/7/2017).

Menurut Didi, keputusan DPR atas ambang batas presiden itu bertentangan dengan konstitusi. Dia pun memprediksi banjir gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mengingat banyak pihak yang kecewa atas keputusan DPR yang ilegal dan bertentangan dengan konstitusi ini, termasuk kami tentunya. Dapat dipastikan akan terjadi hujan gugatan ke MK, terutama dari pihak-pihak yang memahami dan berlandaskan akal sehat melihat hasil keputusan DPR tersebut," ucapnya.

"MK yang adil haruslah konsisten pada apa yang sudah diputuskan sebelumnya, karena apa yang sudah diputuskan MK pada tahun 2013 tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang hakiki," ujarnya.

Didi menyebut, apabila paripurna DPR nantinya dibatalkan MK, capres alternatif bisa muncul. "Apabila MK membatalkan paripurna DPR, maka akan dimungkinkan adanya capres alternatif di luar Pak Jokowi sendiri yang sudah pasti bisa maju," katanya.

Sebelumnya, peta koalisi sudah sedikit terbaca setelah UU tentang Pemilu disahkan DPR dan angka presidential threshold disepakati 20-25 persen. Jokowi dipastikan mengantongi dukungan dari Golkar, NasDem, dan PPP. Gabungan perolehan kursi DPR ketiga partai itu sebesar 29,46%, yang terdiri dari Golkar (16,25%), NasDem (6,25%), dan PPP (6,96%).

Jokowi masih berpeluang mendapatkan dukungan dari PDIP (19,46% kursi di DPR), Hanura (2,86%), dan PKB (8,39%). Partai-partai ini berada di koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Prabowo Subianto juga dipastikan akan mendapatkan dukungan dari Gerindra (13,04% kursi di DPR) dan PKS (7,14%). Total dukungan kursi di DPR untuk Prabowo 20,18%.

Sementara itu, Partai Demokrat, yang memiliki 10,90% kursi di DPR, belum terbaca arah koalisinya. Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan sedikit peluang PD membentuk poros sendiri di Pilpres 2019.

Pasalnya, jika PD berkoalisi dengan PAN, yang memiliki 8,75% kursi DPR, itu belum cukup untuk mengusung capres. "Partai Demokrat bisa membentuk poros sendiri jika ada salah satu partai pendukung Jokowi membelot. Tapi peluang itu kecil," kata Arya saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/7). (dhn/dhn)