.webp)
Sejumlah peristiwa menarik perhatian pembaca detikcom sepanjang Minggu (23/7) kemarin. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan aksi sulap dengan dibantu Ibu Negara Iriana hingga kecaman terhadap pembatasan ibadah yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa.
Mengenai berita aksi sulap ala Presiden Joko Widodo, hal itu terjadi pada acara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2017, di Lapangan Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Riau, Minggu pagi. Joko Widodo, didampingi Iriana yang berperan sebagai asisten pesulap, memamerkan 4 trik di hadapan anak-anak.
Adapun triknya yaitu mengubah tongkat menjadi bunga, memindahkan bola ke tangan yang semula kosong, memindahkan bola ke kotak kosong dan menindahkan jam ke kotak kosong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Jokowi Main Sulap di Depan Anak-anak, Iriana Jadi Asistennya
 Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana (Foto: Foto: Laily Rachev - Biro Pers Setpres) |
Presiden Joko Widodo memamerkan aksi sulap. Aksinya didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo yang berperan sebagai asisten pesulap.
Pertunjukan sulap ala Jokowi itu dilakukan di depan ribuan anak-anak dari seluruh Indonesia. Mereka berkumpul dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2017, yang diadakan di Lapangan Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Riau, Minggu (23/7/2017).
Jokowi mengaku sudah berlatih sulap berhari-hari.
"Anak-anak, Ibu Negara Iriana Jokowi, Pak Jokowi minta maju untuk bantu Pak Jokowi main sulap. Ini Pak Jokowi sudah berlatih berhari-hari," kata Jokowi disambut tepuk tangan anak-anak.
Iriana kemudian menunjukkan sebuah tongkat dan memperkenalkan tongkat itu ajaib. Jokowi meminta anak-anak untuk berhitung 1, 2 dan 3. Haapp!
Tongkat yang dipegang Jokowi kemudian berubah menjadi setangkai bunga. Dia pun menyerahkan bunga itu ke Iriana. "Ni, Bu Jokowi," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan sulap kedua. Jokowi memegang dua bola. Sementara itu dia meminta Iriana untuk menunjukkan tangannya ke anak-anak yang kosong, tak memegang apa-apa. Jokowi meminta anak-anak untuk berhitung. Tiba-tiba tangan Iriana memegang bola.
Tepuk tangan riuh untuk Jokowi dan Iriana. Selanjutnya sulap dengan sebuah kotak. Anak-anak kemudian diminta berhitung hingga tiga. "Ini kota kosong kan ya?" kata Jokowi menujukkan ke depan anak-anak.
Tiba-tiba kotak tersebut mengeluarkan bola. Jokowi lalu menunjukkan kembali kotak tersebut, dan kembali kosong. Kejadian yang sama berulang.
Terakhir, Jokowi menunjukkan sebuah kantong warna merah. Jokowi memperlihatkan kantong tersebut ke anak-anak. "Kosong kan? Kosong. Kosong loh ya," kata Jokowi.
Jokowi meminta salah satu anak untuk maju, kemudian diminta untuk merogoh kantong tersebut. Ternyata berisi sebuah jam tangan. "Loh, ada jam tangan. Sudah, jam tangannya buat kamu. Ambil," kata Jokowi.
2. RI Minta AS Tekan Israel untuk Hentikan Kekerasan di Masjid Al-Aqsa
 Foto: REUTERS/Mohamad Torokman |
Bentrokan terjadi menyusul adanya pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Indonesia pun mengecam tindakan Israel tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi pun menelepon Menlu AS Rex Tillerson untuk membahas situasi di Masjid Al-Aqsa.
"Saya minta Rex Tillerson untuk menekan Israel agar menghentikan kekerasan, self restrain (menahan diri) harus dilakukan," kata Retno saat diwawancara detikcom, Minggu (23/7/2017).
Retno juga menyampaikan kepada Tillerson mengenai posisi Indonesia atas insiden di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya Presiden RI Jokowi telah menyampaikan kecaman atas kebijakan Israel yang membatasi ibadah di masjid yang bersejarah bagi umat Islam tersebut.
"Saya juga tekankan bahwa isu ini sangat sensitif bagi umat Islam karena Al-Aqsa adalah tempat suci dan tempat ibadah yang sangat dihormati oleh umat Islam," tutur Retno.
Dalam perbincangan dengan Retno, Tillerson menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi Yordania terkait situasi ini. Tillerson menyampaikan pula tentang pentingnya mempertahankan status quo.
"Tillerson sangat berterima kasih atas peran aktif Indonesia dan perspektif yang diberikan Indonesia akan sangat bermanfaat bagi AS," kata Retno.
3. Beredar Dokumen Daftar Pengurus dan Anggota, HTI Keberatan
 Hizbut Tahrir Indonesia (Foto: Grandyos Zafna/detikcom) |
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melihat daftar nama anggota dan pengurusnya yang beredar, usai ormas tersebut dibubarkan Pemerintah. HTI menyebut daftar itu bukan dari pihaknya.
"Kita nggak tahu, yang jelas bukan kita (yang menyebarkan)," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto di sela diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).
Ismail membenarkan sebagian isi dari daftar tersebut adalah anggota HTI. Dia menduga daftar itu berasal dari surat HTI di Kesbangpol kota dan provinsi yang berisi nama pengurus.
"Artinya itu memang surat resmi kita ke Kesbangpol kita di provinsi kota. Kita kan organisasi terbuka jadi kita menyampaikan pengurus-pengurus kita. Nah mungkin itu dikumpulkan lalu dijadikan daftar dan disebarluaskan," ujar Ismail.
Menurut Ismail, dari daftar yang beredar itu, banyak juga nama yang tidak benar. Ia menyebut ada beberapa pihak yang berhubungan dengan HTI, namun bukan berstatus pengurus.
"Kita berhubungan dengan banyak orang dan kita sudah lebih dari 20 tahun. Bisa dihitung berapa banyak orang yang berkomunikasi dengan kita kemudian itu semua harus dimasukan ke dalam list," tutur Ismail.
"Kalau begitu Pak Wiranto masuk juga dalam list itu karena pernah juga dialog di acara kita. Saya kira list itu bisa missleading yang menimbulkan sakwah sangka yang keliru dan mestinya itu tidak diedarkan," sambung dia.
HTI juga menanggapi soal Menristek Dikti yang akan mengumpulkan para rektor untuk membahas dosen-dosen yang tergabung dalam HTI. HTI beranggapan langkah Menristek telalu jauh.
"Kenapa kemudian Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi menyasar dosen-dosen yang kebetulan aktif di HTI. Saya kira ini sudah terlalu jauh beliau melangkah," ucap Ismail.
Ismail mengatakan dosen-dosen yang tergabung di HTI merupakan para profesional. Dan mereka andalan perguruan tingginya masing-masing.
"Mereka adalah profesional dan bahkan sebagian dari mereka adalah akademisi unggul yang sangat diandalkan oleh PT-nya," ujar Ismail.
"Saya kira apa yabg disampaikan Pak Menterinya ini harus dicegah. Ini semacam perundungan terhadap anak-anak bangsa yang sesungguhnya dia mmberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia," imbuh dia.
Kemenkumham mengumumkan pembubaran HTI pada 19 Juli 2017 lalu. Pemerintah menyebut pembubaran HTI demi keutuhan NKRI.
Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
4. Adhyaksa Dault Siap Menghadap Menpora Jelaskan soal HTI
 Adhyaksa Dault (Foto: Muhammad Ridho/detikcom) |
Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault siap menghadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Adhyaksa mengaku akan menjelaskan duduk perkara pernyataannya tentang khilafah. Pernyataan itu dilontarkan Adhyaksa saat hadir dalam salah satu acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa tahun lalu.
"Penjelasan sudah saya sampaikan ke semua, ke Bapak Presiden Jokowi, ke Bapak Wapres Jusuf Kalla, ke BIN, ke Pak Imam Nahrawi secara tertulis, di TV, koran, radio, media online, media sosial dan berbagai kesempatan," ujar Adhyaksa dalam keterangannya, Minggu (23/7/2017).
Adhyaksa mengaku saat itu hadir dalam acara HTI sebagai undangan, bukan simpatisan. Menurut Adhyaksa, sikapnya tegas terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.
"Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota. Seperti halnya Pak Din Syamsuddin dan tokoh lainnya," kata Adhyaksa.
Mantan Menpora ini mengujarkan dirinya menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai jati diri Indonesia. Sikapnya, imbuh Adhyaksa, tak berubah dari dulu hingga sekarang, mecintai Indonesia.
"Sudah saya jelaskan tentang khilafah panjang lebar. Bagi Adhyaksa Dault, Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara kita sudah final dan harus kita jaga ini jelas, tegas dan sikap saya sejak dulu," disampaikan Adhyaksa.
"Saya menduga Pak Imam Nahrawi belum sempat membaca surat klarifikasi saya kepadanya dan juga tak mengikuti klarifikasi terbuka saya kepada umum yang sudah hampir 2 bulan lalu diviralkan," tutur dia.
Pak Imam Nahrawi Sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau, orang terpandang di negeri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," kata Adhyaksa.
"Kalau itu yang diinginkan beliau maka demi kepentingan Gerakan Pramuka, ke depan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya, agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15.000 pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta 3 minggu lagi bisa terlaksana dan juga tak dicampuradukkan lagi berlarut-larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," kata Adhyaksa menambahkan.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi mengaku sedang menahan bantuan anggaran untuk Pramuka. Nahrawi menyebut penundaan bantuan itu berkaitan dengan pernyataan Adhyaksa tentang khilafah saat hadir dalam salah satu acara HTI.
"Organisasi kepemudaan yang biasa dibantu Menpora sekarang tidak dibantu lagi, salah satu yang mengemuka di DPR tentang Pramuka. Sampai sekarang masih kita pending bantuannya. Sampai ada klarifikasi penjelasan. Ini tindak lanjut ketegasan dari Perppu Ormas kemarin," kata Nahrawi kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).
Nahrawi mengaku sudah meminta kepada Adhyaksa untuk memberi penjelasan kepada Kemenpora. Namun, menurut Nahrawi, hingga saat ini belum ada jawaban dari Adhyaksa.
"Sudah kita minta, kami tunggu. Sampai kemarin belum (ada jawaban). Mungkin sudah secara tertulis, tapi belum sampai ke meja saya," ujar Nahrawi.
Halaman 2 dari 5
