Kemensos: Tidak Boleh Ada yang Menggantikan Pancasila

Jakarta - Kementerian Sosial memaparkan beberapa struktur sosial yang mengancam toleransi di Indonesia. Salah satu faktornya organisasi yang salah, seperti organisasi yang bertentangan dengan pancasila.

"Struktur lingkungan yang mengancam toleransi di antaranya paham keagamaan, patron atau organisasi yang salah. Misalnya organisasi yang salah termasuk organisasi yang baru dibubarkan beberapa hari yang lalu (yang bertentangan dengan pancasila)," kata Staf Khusus Menteri Sosial Prof Mas`ud Said, saat membuka diskusi bertema Ngobrol Kebangsaan Merayakan Toleransi Dalam Keberagaman, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2017).

Ia mengatakan Indonesia memiliki banyak keberagaman seperti budaya, agama, suku, dan ras. Ia menyebut setiap orang memiliki hak masing-masing untuk memilih agama dan kepercayaan yang dianut.

"Yang tidak boleh itu bahwa mengatakan agama dia lah satu satunya yang boleh (dianut). Indonesia memberikan kebebasan penduduk untuk memilih agama. Bahkan Islam yang tidak sembahyang pun urusannya sama tuhan. Yang tidak boleh itu yang memperjuangkan, yang mengganti Pancasila dengan agama tertentu," ujarnya.

Oleh sebab itu menurutnya yang diperlukan Indonesia adalah keberagaman yang bermanfaat bagi semua umat atau rahmatan lil alamin. Kemudian dia mencontohkan beberapa tokoh keberagaman dunia seperti Mahatma Gandhi dan mantan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Oleh sebab itu kita perlu doktrin keberagaman rahmatan lil alamin. Contoh keberagaman misalnya keberagaman ala Mahatma gandhi dan keberagaman ala Gus Dur," kata Mas'ud.

Ia juga menyebut beberapa faktor struktur lingkungan lain yang mengancam toleransi seperti lingkungan atau pendidikan yang salah, aktivitas in toleran, ketimpangan ketidakadilan dan etnocentrism.


(yld/rvk)