Golkar: Jika PT 0 Persen, Bagaimana Koalisi Bisa Terbangun?

Golkar: Jika PT 0 Persen, Bagaimana Koalisi Bisa Terbangun?

Bisma Alief Laksana - detikNews
Sabtu, 22 Jul 2017 11:40 WIB
Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Partai Golkar mendukung DPR yang mengesahkan UU Pemilu dengan ambang batas capres atau presidential threshold (PT) 20-25 persen. Sebab, jika PT nol persen, akan sulit membentuk koalisi dalam pemerintahan maupun dukungan di parlemen nantinya.

"Kita mau dari awal bangunan koalisi betul-betul terwujud, koalisi dari awal. Sebab kalau, misal masing-masing bisa majukan capres, bagaimana koalisi bisa terbangun?" papar Waksekjen Golkar Ace Hasan Syadzily dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakpus, Sabtu (22/7/2017).

Golkar menyoroti jika PT nol persen disepakati, maka akan memunculkan banyak sekali capres. Hal itu dinilainya tidak menciptakan Pemilu serentak yang efisien.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ingin menyelenggarakan pemilu serentak. Maka konfigurasi pilpres itu serentak, sekali putaran. Kalau tanpa presidential threshold Pilpres diikuti 12 parpol, maka kemungkinan ada 12 Capres," kata anggota Pansus RUU Pemilu ini.

"Kalau begitu Pilpres tidak 1 putaran lagi, bisa 2 putaran. Maka efisiensi dari keserentakan itu hilang," lanjutnya.

[Gambas:Video 20detik]

Dia pun membandingkan pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintahan SBY-JK pada tahun 2004-2009 didukung oleh minoritas di DPR. Hal tersebut membuat adanya guncangan di awal pemerintahan. Sementara Jokowi-JK, dengan didukung mayoritas di DPR, pemerintahan berjalan lebih stabil.

"Dari perjalanan pasca-reformasi, SBY-JK ada koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan. SBY dulu didukung minoritas di parlemen, hampir 3 bulan pemerintahan ada gonjang ganjing. Sementara, pemerintahan Jokowi-JK, kalau Golkar nggak dukung, bisa dibayangkan bagaimana 2 tahun pemerintahannya," tutupnya. (bis/dkp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads