Golkar: Tak Ada Munaslub, Suara Perseorangan Anggap Biasa Saja

Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan tidak ada gelaran munaslub terkait dengan ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP. Dorongan munaslub yang disuarakan perorangan menurut Nurdin Halid tak perlu didengar.

"Ya itu tidak perlu kita dengar karena ada mekanisme untuk munaslub yaitu diusulkan DPD 2 dan DPD 1 (sebanyak) 2/3. (Sekarang) tidak ada yang mengusulkan. Bahkan DPD 1 sudah berketetapan rapimnas memutuskan tidak ada munaslub. Jadi kalau ada suara perseorangan ya anggap biasa saja," ujar Nurdin di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017).

Usulan Munaslub sebelumnya disampaikan kader muda Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dia mengajak elemen partai, mulai sesepuh, pinisepuh, tokoh, pengurus DPP dan DPD bersama-sama melakukan penyelamatan partai. Penyelamatan partai ini menurut Doli bisa dilakukan dengan menggelar Munaslub memilih ketum baru.

Baca juga: Kader Muda Golkar Minta Setya Novanto Mundur

"Demi Partai Golkar yang bersih, berwibawa, dan dicintai oleh rakyat. Upaya pergantian kepemimpinan Partai Golkar ini juga adalah bagian dari dukungan dan kerja konkret dalam upaya mendukung kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK," tegas Doli, Rabu (19/7).

Ajakan itu disampaian Doli karena Novanto tak mundur dari kursi pimpinan partai. Padahal KPK telah menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP dari perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. (irm/fdn)