Cegah Bullying, Kampus Diminta Bentuk Unit Layanan Disabilitas

Jakarta - Kasus perundungan (bullying), termasuk terhadap penyandang disabilitas, harus menjadi perhatian perguruan tinggi. Kementerian Sosial menyebut kasus ini juga disebabkan pihak kampus yang belum memberikan pemahaman tentang penyandang disabilitas.

"Ini terkait dengan sosialisasi dan pemahaman tentang penyandang disabilitas belum dilakukan oleh perguruan tinggi terhadap pendidik, penyelenggara, juga terhadap mahasiswa," kata Direktur Penyandang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos Bambang Sugeng, Jumat (21/7/2017).

Baca juga: Mensos: 84% Anak Usia 12-17 Tahun Mengalami Bullying

Pernyataan ini disampaikan Bambang di sela acara focus group discussion (FGD) tentang pelaksanaan UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakpus. Dia mengatakan, dengan adanya UU tersebut, semestinya institusi pemerintah memberikan sosialisasi.

Sosialisasi tentang penyandang disabilitas, menurutnya, dapat mencegah terjadinya bullying. Sosialisasi dapat dilakukan oleh semua pihak sehingga didapatkan pemahaman tentang disabilitas.

Baca juga: Anaknya Jadi Tukang Bully di Sekolah, Begini Sebaiknya Ortu Bersikap

"Tentunya itu tadi (bullying) ada permasalahan kesenjangan komunikasi tentang penyandang disabilitas dan kurangnya pemahaman akan penyandang disabilitas tadi. Untuk mencegah itu, kita harus melakukan pemahaman dan sosialisasi ke semuanya pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan paling utama ialah keluarga," tuturnya.

Sugeng mengatakan UU tentang Penyandang Disabilitas juga menganjurkan pihak kampus membuat unit pelayanan disabilitas. Unit ini dibentuk untuk menjamin hak-hak para penyandang disabilitas di dalam kampus.

Baca juga: Waspadai Perubahan Seperti Ini, Bisa Jadi Tandanya Anak Korban Bullying

"Nantinya harusnya sesuai perintah UU Nomor 8/2016, setiap universitas ada Unit Pelayanan Disabilitas. Di unit ini nantinya ada penerjemah, pendamping konseling untuk penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak-haknya," ujarnya.

FGD ini digelar untuk mencari finalisasi kesepakatan yang harus dilakukan perguruan tinggi guna mengantisipasi kejadian aksi-aksi yang menelantarkan penyandang disabilitas. Nantinya akan diberikan masukan secara paralel untuk menyiapkan regulasi dan program untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. (jbr/fdn)