Tolak Presidential Threshold, Gerindra: Kami akan Torehkan Sejarah!

Jakarta - Fraksi Gerindra kukuh ingin meniadakan ambang batas calon presiden atau presidential threshold (PT) dalam revisi UU Pemilu. Gerindra yakin dengan sikap mereka yang disebut sesuai konstitusi.

"Kalau kita, pandangan dari ketum (Prabowo Subianto), jangan berpikir menang atau kalah tapi komitlah pada konstitusi," ujar anggota F-Gerindra, M Syafii, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

"Sebab, bagaimana mungkin ada PT karena Pilpres dan Pileg dilaksankan secara serentak dan lebih tidak mungkin lagi menggunakan PT sebelumnya, yaitu 2014 karena itu sudah dipakai untuk pilpres 2014 yang lalu," sambungnya.

Baca juga: Jika Voting RUU Pemilu, PDIP dkk Akan Tundukkan Gerindra cs

Menurut Syafii, syarat presidential threshold bertentangan dengan amanat konstitusi. Berapapun angka ambang batas capres, Gerindra dalam posisi menolak.

"Jadi Gerindra tidak persoal 20 persen, 10 persen, 5 persen, satu persen pun itu menurut gerindra bertentangan dengan konstitusi," jelas Syafii.

Gerindra siap habis-habisan dalam penentuan lima isu RUU Pemilu malam ini. Syafii menyebut apa yang dilakukan Gerindra ialah mencoba menorehkan rekor sejarah tegaknya konstitusi di Indonesia.

"Kami tak persoalkan kalah atau menang. Kami ingin menoreh sejarah bahwa kalah pun jadi asalkan tegak konstitusi," tegas Syafii.

(gbr/imk)