4 Fraksi DPRD Usulkan Staf Ahli, Djarot: Tolong Dipikir Ulang

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merespons usulan anggota DPRD DKI yang meminta asisten pribadi alias staf ahli bagi tiap anggota Dewan. Djarot menyebut permintaan itu belum tepat dipenuhi karena anggota Dewan dianggap masih bisa mengerjakan tugasnya.

"Kalau setiap anggota Dewan punya asisten pribadi atau tenaga ahli, itu fungsinya apa? Berarti kan tambah 106 lagi, belum lagi fraksi. Makanya yang proporsional menurut saya," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

"Kalau saya sih, tolong soal ini dipikir ulang, dipikir masak-masak," tegasnya.

Djarot mengatakan DPRD DKI tidak bisa menyamakan staf ahli yang mereka usulkan seperti staf ahli anggota DPR RI. Sebab, lingkup kerja anggota DPR mencakup berbagai wilayah.

"Kalau anggota DPR RI kayak saya dulu ada (staf ahli), kenapa? Karena jangkauannya itu jauh, makanya kita butuh. Kalau di sini? Asisten pribadi ngapain?" ujarnya.

Djarot meminta agar usulan tenaga ahli ini dipikirkan dengan matang. Jangan sampai justru staf ahli tidak memiliki fungsi kerja yang jelas dan justru menghabiskan anggaran.

"Makanya kenaikan tunjangan itu harus proporsional, tepat guna, dan berdaya guna. Tolong cermati lagi kalau masalah tenaga ahli," tutur Djarot.

"Kalau saya sih tenaga ahli buat fraksi itu boleh, silakan kalau untuk fraksi. Tapi kalau masing-masing orang satu, wow," lanjutnya.

Anggota DPRD DKI yakin DKI mampu membiayai staf ahli. Sedangkan Djarot menegaskan anggaran DKI yang banyak ini diprioritaskan bagi program KJP, KJS, transportasi, hingga rumah susun.

"Oh, bisa dong (membiayai staf ahli). Tapi apakah keuangan DKI hanya untuk membiayai itu? Keuangan DKI memang memungkinkan, tapi sebagian besar kita kembalikan untuk program langsung warga nggak mampu. Masyarakat yang butuh subsidi," imbuhnya.

Empat fraksi DPRD DKI sebelumnya mengusulkan adanya tenaga ahli dalam rapat paripurna hari ini. Saat penyampaian pendapat, Gerindra, Demokrat-PAN, PKS, dan PKB mengusulkan agar jabatan tenaga atau staf ahli baik pimpinan dan anggota masuk ke dalam Alat Kelengkapan Dewan. (nth/fdn)