Paripurna DPR Panas: PDIP Minta Voting, Gerindra Ngotot PT 0%

Jakarta - Paripurna DPR soal RUU Pemilu makin panas dan penuh interupsi. PDIP dan parpol koalisi pemerintah lainnya meminta segera voting sementara Gerindra terus menghujani paripurna dengan interupsi tolak presidential threshold.

PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB adalah fraksi-fraksi yang mendukung presidential threshold. Di sisi lain ada Gerindra, Demokrat, dan PKS yang ingin presidential threshold dihapuskan.

Sejak awal paripurna dimulai, PDIP langsung meminta keputusan diambil secara voting. Melihat peta suara, parpol koalisi pemerintah memang unggul bila voting.

"Saya berharap pengambilan keputusan, tidak membahas substansi lagi. Saya menyepakati sidang hari ini pengambilan keputusan tingkat kedua. Hal substansi tak usah bertele-tele lagi," ujar anggota Fraksi PDIP Aria Bima di gedung DPR, Senayan, Jakpus, Kamis (20/7/2017).

Keinginan PDIP untuk voting ini diperkuat oleh politikus NasDem Johnny G Plate. Interupsi mereka dibalas langsung oleh Gerindra cs.

Tiga politikus Gerindra langsung 'menghujani' paripurna dengan interupsi. Ketiganya punya keinginan yang sama yaitu presidential threshold 0% atau dihapus.

"Menggunakan presidential threshold berarti meninggalkan prinsip demokrasi. Presidential threshold merampok hak partai. Karena itu, kita tak persoalkan voting atau tidak. Tapi, apakah kita pantas kita voting yang jelas-jelas bertentangan dengan UU?" ujar anggota Fraksi Gerindra, Syafii

PAN, anggota koalisi pemerintah yang masih belum bersikap soal RUU Pemilu, meminta agar paripurna diskors. Sejak awal, PAN juga sudah meminta agar tidak ada voting.

Hingga saat ini, paripurna masih berlangsung. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya.

(imk/tor)