Dosen Ini Raih Travel Grant di Konferensi Penelitian Media

Cartagena - Dosen President University, Mohammad Raudy Gathmir menjadi salah satu dari hanya 20 peserta konferensi tahunan Asosiasi Internasional Penelitian Media dan Komunikasi (IAMCR) di Cartagena, Kolombia. Dia juga satu-satunya penerima travel grant US$ 1.500 atau Rp 19,95 juta (1 Dolar = Rp 13.300) dari Indonesia.

Penerima lainnya berasal dari India, Meksiko, Brazil (3 orang), Afrika Selatan, Uganda (2 orang), Kenya, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan Ekuador.

Konferensi ini dihadiri sekitar 2.000 peserta. Konferensi IAMCR merupakan konferensi tertinggi untuk bidang komunikasi dan media. Di konferensi ini, penulis buku teks dan pimpinan kampus di bidang ini (mulai dari komunikasi massa, public relations, international communication, teori komunikasi, jurnalisme hingga kajian spesifik seperti komunikasi kesehatan dan komunikasi peristiwa olahraga) berkumpul setiap tahunnya.

Dalam keterangan tertulis dari President University, Kamis (20/7/2017), Raudy diundang dalam pertemuan khusus para penerima travel grant bersama Presiden IAMCR, Janet Wasko dan sejumlah pengurus inti lainnya. Travel grant ini diberikan kepada para scholar muda dan memasuki tahun kedua masa keanggotaan IAMCR.

1.300 Makalah dipresentasikan dalam konferensi di Cartagena de Indias Convention Center, Cartagena, Kolombia, yang berlangsung dari Minggu-Kamis, 16-20 Juli 2017. Raudy memaparkan penelitiannya pada Senin (17/7/2017) waktu Cartagena atau Selasa (18/7/2017). Judul penelitiannya yakni 'News Construction of Islamic Group in Indonesian Mainstream Media: A Case Study of The Super Peaceful Protest 2 December 2016'.

Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi S3 yang sedang disusunnya. Raudy meneliti bagaimana sejumlah media Indonesia memberitakan Front Pembela Islam (FPI). Dalam paparan kali ini ia membedah kebijakan pemberitaan Majalah Tempo, majalah berita yang secara umum dijadikan rujukan banyak kalangan. Dalam Konferensi IAMCR 2016 di Leicester, Inggris, lalu, Raudy memaparkan temuannya terkait pemberitaan Koran Media Indonesia.

Sementara itu, sehari setelahnya, Selasa (18/7/2017) waktu Cartagena atau Rabu (19/7/2017) WIB, dosen lain President University, Achmad Supardi memaparkan hasil penelitiannya tentang pola pemberitaan Kompas.com tentang razia Satpol PP terhadap warung makan yang buka di siang hari pada Ramadan 2016 lalu atau lebih dikenal dengan istilah 'Kasus Saeni'.

Selama ini penertiban warung makan, gelandangan, pengemis, anak jalanan, pelaku prostitusi, bahkan pedagang asongan dan pengemudi becak banyak dilakukan Satpol PP di banyak sekali kota di Indonesia.
Berita-berita terkait Satpol PP ini jarang menjadi berita besar, apalagi nasional.

Namun, kasus Saeni memantik perdebatan nasional, termasuk memancing reaksi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Presiden Jokowi. Perdebatan yang muncul bukan hanya fokus pada razia Satpol PP atau nasib Saeni, namun melebar hingga memperdebatkan eksistensi puasa dan memunculkan label perda-perda intoleran.

Melihat melebarnya perdebatan dari peristiwa yang sebenarnya banyak ditemukan di banyak kota lain, Supardi tertarik meneliti apa yang telah dilakukan media massa tentang peristiwa tersebut. Supardi memilih
Kompas.com karena ia bagian dari Kompas Gramedia, dinilai memiliki pembaca yang besar dan memiliki reputasi yang baik.

Penelitian Supardi menunjukkan bahwa Kompas.com menganggap peristiwa Saeni sangat penting, terlihat dari besarnya jumlah berita yang dialokasikan untuk peristiwa ini (45 artikel), panjangnya durasi pemberitaan (total 6 hari dalam durasi 11 hari), dan luasnya wilayah pemberitaan (berita diletakkan di 6 desk berbeda, yakni nasional, megapolitan, regional, properti, internet dan gosip).

Dari semua itu, 65 persen berita diletakkan di desk nasional. Artinya, Kompas.com tidak menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa level kota, namun level nasional.

Selain itu, Kompas.com lebih banyak memberitakan Saeni (15 persen di lead dan 14 persen di paragraf kedua) dan pihak-pihak yang mendukungnya (atau pihak yang mendukung Saeni sekaligus mengkritisi Pemkot
Serang), yakni 65 persen di lead dan 72 persen di paragraf kedua dibanding pihak yang mendukung razia tersebut.

Lebih jauh, 91 persen pihak yang dikutip secara langsung di paragraf kedua yakni pendukung Saeni. Dilihat dari siapa yang diwawancarai dan foto siapa yang dimuat, terlihat pula penentangan Kompas.com
terhadap razia tersebut. Bahkan secara implisit terlihat penentangan Kompas.com terhadap keberadaan perda yang dinilainya (melalui pernyataan nara sumber yang ia pilih) intoleran.

Kompas.com bahkan mewawancarai Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta saat itu) yang tidak memiliki keterkaitan administratif dengan Kota Serang. Sebaliknya, dari 45 artikel yang diteliti, tidak satu pun pernyataan langsung dari wali kota Serang maupun gubernur Banten yang dimuat di paragraf kedua padahal mereka memiliki keterkaitan administratif untuk berbicara tentang peristiwa ini.

"Saya berterima kasih kepada President University, PT Jababeka, Tbk dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang membantu saya secara finansial hingga memungkinkan saya menghadiri
konferensi ini," kata Supardi. (nwy/ega)