"Kita harus pastikan bahwa agenda-agenda politik ke depan tetap kita hadapi. Pilkada 2018 kita tingkatkan kinerja dan kita harus menang lebih dari 60 persen, demikian juga menghadapi Pemilu 2019, itu adalah komitmen DPD I seluruh Indonesia. Jadi boleh (Novanto) tersangka, tapi (partai) tidak boleh berhenti," ujar Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).
Idrus juga meyakinkan tak ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Novanto sebagai ketum. "Bila terjadi munaslub, itu pasti akan menyulut adanya perpecahan dan konsolidasi selama ini yang sudah solid," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru Partai Golkar dalam beberapa hal menghadapi masalah, banyak hal yang menyampaikan kepada kami bahwa ini adalah satu pemicu juga untuk memacu bagi seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk meningkatkan kinerja," urainya.
Idrus mengakui ada beberapa pihak yang ingin Novanto meletakkan jabatannya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Namun Golkar tidak ambil pusing.
"Kita ini (ada) aturan, jadi kita tidak boleh, karena sudah terbuka semua, dikit-dikit orang diberi isu, ada lagi rekayasa untuk mengundurkan diri. Itu tidak boleh terjadi. Sistem itu salah satu kuncinya taat asas, sistem, itu kuncinya, mengikuti aturan main yang ada," tutupnya. (dkp/nkn)











































