Golkar Dukung Penuh Pemerintah Bubarkan HTI

Jakarta - Partai Golkar mendukung langkah pemerintah yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mencabut status badan hukumnya. Alasannya, ormas yang bertentangan dengan Pancasila harus ditiadakan.

"Golkar konsisten pada hakikat berdirinya bahwa siapa pun dan apa pun yang nyata-nyata telah mengambil langkah-langkah untuk merongrong ideologi negara, apalagi ingin mengganti ideologi negara dan eksistensi NKRI, maka tentu Partai Golkar akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Sekjen Golkar Idrus Marham di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Pemerintah membubarkan HTI karena menemukan data dan fakta ormas tersebut anti-Pancasila. Golkar mengamini hal tersebut.

"Perlu dicatat tadi bahwa kita mendukung pembubaran HTI sebagai sebuah organisasi yang memang nyata-nyata di dalam gerakan-gerakannya banyak fakta yang menunjukkan telah menyimpang daripada yang diinginkan oleh bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila," papar Idrus.

Sebagai sesama umat Islam, Idrus membantah bila dikatakan partainya anti-Islam. Parpolnya, kata Idrus, mendukung pembubaran HTI karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

"Ini adalah saya kira yang perlu kita jelaskan juga bahwa ini jangan ada kesan bahwa Partai Golkar tidak bersahabat dengan Islam, itu tidak benar. Karena, mohon maaf, saya sendiri Sekjen Partai Golkar dua periode ini adalah mantan ketua umum pemuda masjid secara nasional," terangnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah mengantongi data-data yang menjadi dasar pembubaran HTI. Pembubaran HTI dengan mencabut status badan hukum dilakukan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

"Cukup bukti dari lembaga terkait untuk beri alasan bahwa dia harus dicabut izin yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan buktinya adalah ormas yang bersangkutan ternyata memang tidak sepakat dengan demokrasi, padahal Indonesia negara demokrasi," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan HTI dalam konsep organisasinya tidak sepakat dengan paham nasionalisme. Sedangkan Indonesia menganut nasionalisme kebangsaan.

"Yang lebih berat lagi adalah ormas yang bersangkutan cita-citanya bukan memperkuat RI, tapi tak sepakat dengan bentuk republik, kerajaan, dan sebagainya, dan akan membentuk satu model pemerintahan khilafah. Berarti ini tidak akui NKRI," sambung Wiranto. (dkp/fdn)