HTI Dibubarkan, Yudi Latif: UKP Pancasila Ikut Beri Pertimbangan

Jakarta - Badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut oleh Kemenkum HAM atas dasar Perppu No 2/2017. Kemenkum HAM beralasan pembubaran ini untuk mempertahankan Pancasila.

Mengenai Pancasila, Presiden Joko Widodo sudah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) atau UKP Pancasila, yang diketuai Yudi Latif. Namun Yudi menegaskan organisasi yang dia pimpin tak bertugas sebagai eksekutor untuk membubarkan organisasi.

Baca juga: Arahan Jokowi ke UKP Pancasila: Jangan Hanya Sosialisasi Kognitif

"Kita hanya memberikan pertimbangan saja. Kita kan bukan lembaga eksekutor," kata Yudi setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

[Gambas:Video 20detik]

Pertemuan Jokowi dengan Yudi tak membahas pembubaran HTI. Namun Yudi menghadap Jokowi untuk melaporkan agenda kegiatan UKP Pancasila dalam waktu dekat karena lembaga itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kembali ke soal pembubaran ormas, Yudi hanya membuka kemungkinan bila lembaganya itu memberikan analisis mengenai ormas anti-Pancasila. Peran eksekutor tetap dipegang Kemenkum HAM dan Kemendagri.

Baca juga: Jokowi: Pembubaran HTI Sudah Dikaji Sejak Lama

"Kita bisa memberikan input-input analisis-analisis," kata Yudi.

Mengenai pembubaran HTI hari ini, Yudi tak berkomentar banyak. Dia hanya menyatakan, bilamana sudah ada keputusan, berarti sudah ada prosedur yang dilalui. (bag/elz)